Warga Demo di Pendopo Indramayu Minta BUMD Dibubarkan Jika Tidak Dikelola Profesional
Pendopo Indramayu kembali didatangi warga yang melakukan unjuk rasa, Senin (12/9/2022).
Penulis: Handhika Rahman | Editor: dedy herdiana
lihat foto
Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman
TRIBUNCIREBON.COM, INDRAMAYU - Pendopo Indramayu kembali didatangi warga yang melakukan unjuk rasa, Senin (12/9/2022).
Demonstrasi ini merupakan aksi unjuk rasa jilid 2 setelah pada aksi sebelumnya tidak mendapat respon sama sekali dari pemerintah daerah.
Menurut koordinator aksi, Urip Triandi mengatakan, salah satu tuntutan warga, mereka ingin Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebaiknya dibubarkan jika tidak dikelola dengan profesional.
"Ini karena BUMD di Indramayu terus mengalami kerugian," ujar dia kepada Tribuncirebon.com.
Baca juga: Warga Bakar Kaos Kampanye Nina-Lucky Saat Demo Pendopo Indramayu, dalam Aksinya Sampaikan 3 Tuntutan
Urip Triandi mencontohkan, seperti Perumda Tirta Darma Ayu yang hingga saat ini belum ada progres memberi dampak keuntungan.
Lanjut dia, justru sebaliknya, Perumda Tirta Darma Ayu malah terus meminta penambahan modal. Salah satunya adalah untuk pengadaan air dari Kabupaten Kuningan yang memerlukan biaya yang tidak sedikit.
Selain itu, Bank BPR Karya Remaja Indramayu. Di sana, kata Urip Triandi bahkan ditemukan adanya kredit macet senilai Rp 300 miliar saat disidak oleh Bupati Indramayu beberapa waktu lalu.
Termasuk PT Bumi Wiralodra Indramayu (BWI). Dari mulai berdiri selalu merugi. Urip Triandi mencontohkan, seperti bangunan Rice Center di Kecamatan Losarang yang sekarang ini justru tidak dimanfaatkan.
Hal inilah yang membuat, warga berasumsi bahwa keberadaan BUMD hanya dijadikan lahan bancakan oleh sejumlah oknum.
Warga juga meminta, jika tidak bisa memberi keuntungan untuk masyarakat, sebaiknya BUMD dikelola oleh pihak swasta agar dapat berjalan lebih profesional.
Selain itu, tuntutan lainnya warga juga mendesak pemerintah memprioritaskan pembangunan yang mendesak dan berdampak luas untuk masyarakat. Seperti perbaikan jalan, dan lain sebagainya.
"Tapi sekarang yang diperbaiki adalah Alun-alun, ini kan dampaknya tidak menyentuh kepentingan masyarakat luas," ujar dia.
Dalam aksi unjuk rasa itu, warga juga menuntut ketegasan terkait ketidakharmonisnya Bupati dan Wakil Bupati.
