Breaking News:

Warga Bakar Kaos Kampanye Nina-Lucky Saat Demo Pendopo Indramayu, dalam Aksinya Sampaikan 3 Tuntutan

Puluhan warga yang mengatasnamakan Forum Peduli Indramayu (FPI) kembali melakukan aksi unjuk rasa di Pendopo Indramayu, Senin (12/9/2022).

Penulis: Handhika Rahman | Editor: dedy herdiana
Tribuncirebon.com/Handhika Rahman
Warga saat melakukan aksi unjuk rasa soal keharmonisan pasangan pemimpin di depan Pendopo Indramayu, Senin (12/9/2022). 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman

TRIBUNCIREBON.COM, INDRAMAYU - Puluhan warga yang mengatasnamakan Forum Peduli Indramayu (FPI) kembali melakukan aksi unjuk rasa di Pendopo Indramayu, Senin (12/9/2022).

Dalam aksi itu, warga bahkan melakukan aksi pembakaran kaos kampanye pasangan Nina-Lucky pada Pilkada 2020 warna hitam di depan Pendopo.

Warga mengaku kecewa karena menganggap kedua pemimpin daerah tersebut tidak kunjung harmonis.

Baca juga: Tiga Motor Tabrakan Beruntun di Indramayu, Roda Depan Sampai Patah, 3 Remaja dan 1 Lansia Luka-luka

Selain itu, massa juga membawa poster potret Sidang Paripurna dengan gambar pejabat lain menduduki posisi kursi Wakil Bupati menemani Bupati Indramayu sebagai pimpinan sidang.

Menurut salah seorang koordinator aksi, Urip Triandi mengatakan, massa yang hari ini melakukan unjuk rasa sebenarnya dahulu adalah para relawan pasangan Nina-Lucky.

"Tapi sebagai bentuk kekecewaan dengan sistem pemerintahan yang sekarang mereka melakukan aksi pembakaran. Bahwasanya, kami kecewa dengan kineja bupati saat ini," ujar dia kepada Tribuncirebon.com.

Warga saat melakukan aksi unjuk rasa soal keharmonisan pasangan pemimpin di depan Pendopo Indramayu, Senin (12/9/2022).
Warga saat melakukan aksi unjuk rasa soal keharmonisan pasangan pemimpin di depan Pendopo Indramayu, Senin (12/9/2022). (Tribuncirebon.com/Handhika Rahman)

Urip Triandi menyampaikan, pihaknya menilai hingga saat ini, Wakil Bupati tidak kunjung difungsikan perannya. 

Masyarakat pun ingin mendapat kepastian apakah Wakil Bupati benar mangkir dari tugasnya ataupun tidak difungsikan sama sekali.

Lanjut dia, Wakil Bupati setiap bulannya mendapat haknya mulai dari gaji hingga fasilitas yang alokasi anggarannya di bebankan menggunakan uang negara. Namun, di lapangan ia justru tidak bekerja.

"Kami ingin ketegasan, kalau memang mangkir atau menyalahkan kode etik. Ya sudah tidak usah ada wakil bupati," ujar dia.

Urip Triandi menyampaikan, aksi warga kali ini merupakan aksi jilid dua setelah sebelumnya aksi mereka tidak mendapat respon dari pemerintah daerah.

Sedikitnya ada 3 tuntutan yang disampaikan warga, yakni soal perizinan dan mendesak pemerintah daerah membangun infrastruktur skala prioritas, harmonisasi Bupati dan Wakil Bupati, serta bubarkan Perumda.

"Jika tuntutan kami di aksi jilid 2 ini tidak juga mendapat respon. Kemungkinan bakal ada lagi aksi jilid 3," ujar dia.

 

Sumber: Tribun Cirebon
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved