Breaking News:

DPRD Indramayu Geram, Sebut Wabup Lucky Hakim Sering Mangkir dari Rapat Paripurna

DPRD Indramayu mulai geram dengan sikap sering tidak hadirnya Wakil Bupati Indramayu, Lucky Hakim dalam setiap rapat paripurna.

Tribuncirebon.com/Handhika Rahman
Rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban bupati atas pandangan umum fraksi terhadap Raperda APBD Perubahan tahun 2022, Jumat (9/9/2022) 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman

TRIBUNCIREBON.COM, INDRAMAYU - DPRD Indramayu mulai geram dengan sikap sering tidak hadirnya Wakil Bupati Indramayu, Lucky Hakim dalam setiap rapat paripurna.

Selain Lucky Hakim, Bupati Indramayu pun tidak tampak hadir dalam rapat paripurna terakhir dengan agenda penyampaian jawaban bupati atas pandangan umum fraksi terhadap Raperda APBD Perubahan tahun 2022 pada Jumat (9/9/2022) kemarin.

Padahal, jika Bupati berhalangan hadir, Wakil Bupati seharusnya hadir mewakili. DPRD Indramayu menganggap, Lucky Hakim mangkir dalam rapat.

DPRD pun akan melakukan pemanggilan secara khusus kepada Wakil Bupati Indramayu, Lucky Hakim untuk dimintai keterangan.

Baca juga: Usung Lucky Hakim Jadi Wabup, Gerindra Tetap Setujui Hak Interpelasi Dewan Terhadap Bupati Indramayu

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Indramayu, Muhaemin mengatakan, sangat prihatin dengan tidak hadirnya kedua pemimpin daerah tersebut dalam rapat paripurna.

Keduanya justru diwakilkan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu, Woni Dwinanto.

Lanjut Muharmin, selama ia menjabat sebagai anggota DPRD, kondisi tersebut baru pertama terjadi di Indramayu, yakni Bupati diwakilkan oleh pejabat eselon II.

"DPRD ini seolah-olah malah jadi tempat penampungan jadinya," ujar dia kepada Tribuncirebon.com, Minggu (11/9/2022).

Rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban bupati atas pandangan umum fraksi terhadap Raperda APBD Perubahan tahun 2022, Jumat (9/9/2022)
Rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban bupati atas pandangan umum fraksi terhadap Raperda APBD Perubahan tahun 2022, Jumat (9/9/2022) (Tribuncirebon.com/Handhika Rahman)

Muhaemin menyampaikan, dalam surat yang masuk padahal sudah tercatat untuk penyampaikan rapat paripurna dari pihak eksekutif mesti disampaikan oleh Bupati.

Halaman
12
Sumber: Tribun Cirebon
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved