Flashmob PKS Majalengka, Suarakan Penolakan Kenaikan Harga BBM Bersubsidi
kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Majalengka menggelar aksi penolakan kenaikan harga BBM bersubsid dalam bentuk flashmob
Penulis: Eki Yulianto | Editor: Machmud Mubarok
lihat foto
Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto
TRIBUNCIREBON.COM, MAJALENGKA - Ratusan kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Majalengka menggelar aksi penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi, Sabtu (10/9/2022).
Aksi dikemas dalam bentuk flashmob yang digelar di sepanjang Jalan KH Abdul Halim, tepatnya di Bunderan Munjul, Kecamatan/Kabupaten Majalengka.
Massa berdiri di tepi jalan tanpa mengganggu arus lalu lintas di lokasi aksi.
Peserta aksi perempuan ada di sisi utara jalan, sedangkan peserta aksi laki-laki di selatan jalan.
Ketua Umum DPD PKS Majalengka, Roni Setiawan mengatakan, aksi flashmob ini sebagai rentetan penolakan kenaikan harga BBM.
Baca juga: Tarif Ojek Online Resmi Naik Mulai Hari Ini, Ikuti Kenaikan Harga BBM, Segini Besarannya
Kegiatan ini dilakukan juga secara nasional sampai tingkat daerah.
"Bahkan ini yang hadir sampai tingkat ranting semuanya, sepakat bersama-sama dengan masyarakat untuk terus melanjutkan dalam upaya sampai harga BBM diturunkan."
"Karena kenaikan harga BBM ini sudah membuat masyarakat sangat menderita," ujar Roni selepas aksi, Sabtu (10/9/2022).
Ia menyebut, pihaknya akan terus mengawal kebijakan yang menyengsarakan masyarakat tersebut.
Bahkan, pengawalan itu sudah dilakukan sejak 2014 lalu.
"Kita mengokohkan diri sebagai partai yang terdepan dalam melayani masyarakat. Kita akan terus mengawal. Bahkan dari tahun 2014 juga kitu sudah terus menolak kenaikkan harga BBM ini," ucapnya.
Disinggung mengenai adanya pemberian BLT oleh pemerintah dikala kenaikkan harga BBM, Roni menyebut hal itu sebagai bantalan atau sogokan.
Sebab, selama ini bantuan tersebut banyak yang tidak tepat sasaran.
"BLT yang diberikan pemerintah itu merupakan bentuk bantalan, ternyata bantalan ini sebenarnya kalau melihat dari proporsi masyarakat miskin yang terkena ini ya tidak memenuhi. Banyak yang tidak tepat sasaran juga."
"Ini adalah suatu bentuk sogokan kepada masyarakat juga agar tidak ada protes. Kalau bahasa Sundanya mah mapahayu," jelas dia. (*)
