Breaking News:

Politik Lokal Majalengka

Tegas Tolak Kenaikan Harga BBM, DPD PKS Majalengka: Wakili Hati Rakyat 

DPD PKS Majalengka dengan tegas menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis solar dan pertalite serta Pertamax

Penulis: Eki Yulianto | Editor: Machmud Mubarok
TribunCirebon.com/Eki Yulianto
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Majalengka dengan tegas menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis solar dan pertalite serta BBM nonsubsidi jenis Pertamax, Sabtu (3/9/2022). 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNCIREBON.COM, MAJALENGKA - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Majalengka menyikapi kebijakan pemerintah yang telah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis solar dan pertalite serta BBM nonsubsidi jenis Pertamax, Sabtu (3/9/2022).

DPD PKS Majalengka dengan tegas menolak kebijakan pemerintah tersebut.

Pihaknya juga mendesak agar pemerintah membatalkan kebijakan kenaikan BBM subsidi yang membebani rakyat. 

"Kami mewakili hati rakyat dari DPD PKS Majalengka dengan konsisten menolak kenaikan harga BBM bersubsidi," ujar Ketua Umum DPD PKS Majalengka, Roni Setiawan, Rabu (6/9/2022).

Baca juga: PKS Kompak Walk Out saat Rapat Paripurna di DPR RI & Temui Pendemo, Tegaskan Tolak BBM Naik

Menurutnya, penolakan itu berangkat dari hati rakyat yang merasakan dampak atas kenaikan BBM tersebut.

Apalagi belum lama ini, masyarakat telah digempur dengan situasi pandemi Covid-19.

Ekonomi masyarakat terus ditimpa jatuh bangun, mulai dari kelangkaan minyak goreng, naiknya harga telur, dan sekarang saat ekonomi masyarakat mulai bangkit kembali justru pemerintah malah menaikkan harga BBM Bersubsidi.

"Pergerakan harga minyak mentah dunia ini masih sesuai dengan asumsi revisi APBN 2022. Jadi alasan Pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi memang kurang mendasar," ucapnya.

Ia pun berharap, pemerintah bisa lebih baik mengambil opsi kebijakan pembatasan dan pengawasan.

Agar distribusi BBM bersubsidi ini tepat sasaran, ketimbang menaikkan harga BBM bersubsidi yang penuh risiko.

"Kebijakan pembatasan distribusi BBM bersubsidi kepada mereka yang berhak, agar tepat sasaran, memiliki risiko ekonomi dan sosial yang lebih ringan bagi masyarakat."

"Ketimbang kebijakan menaikan harga BBM bersubsidi, namun tetap membiarkan mobil mewah menikmati BBM bersubsidi," jelas dia.

Sumber: Tribun Cirebon
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved