Tolak Harga BBM Naik, Mahasiswa Dorong-dorongan dengan Aparat Saat Merangsek ke DPRD Kota Cirebon

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) berunjuk rasa di DPRD Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Selasa (6/9/2022).

Dalam aksi tersebut, para mahasiswa menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dari mulai solar, pertalite, hingga pertamax yang ditetapkan pemerintah sejak akhir pekan lalu.

Selain itu, mereka juga tampak membawa atribut dari mulai bendera hingga spanduk berisi tulisan yang memprotes kenaikan harga BBM bersubsidi.

Bahkan, massa juga sempat terlibat dorong-dorongan dengan aparat yang bertugas mengamankan jalannya aksi tersebut.

Baca juga: DEMO Harga BBM Naik, Buruh dan Mahasiswa Gelar Aksi Besar-besaran Hari Ini Senin 5 September 2022

Pasalnya, mereka memaksa untuk masuk ke kompleks DPRD Kota Cirebon, sedangkan para petugas pada mulanya hanya mengizinkan massa berorasi di depan.

Akhirnya, para mahasiswa berhasil masuk ke halaman gedung DPRD Kota Cirebon, tetapi mereka kembali memaksa untuk memasuki gedung.

Mereka tampak bersikukuh untuk masuk ke gedung DPRD Kota Cirebon meski Kapolres Cirebon Kota, AKBP M Fahri Siregar, berusaha menenangkan agar aksi tetap kondusif. 

Para mahasiswa juga menolak tawaran untuk beraudiensi dengan anggota DPRD Kota Cirebon di halaman gedung. Mereka menuntut agar audiensi itu dilaksanakan di dalam.

Akhirnya, massa tenang setelah Wali Kota Cirebon, Nashrudin Azis, dan Ketua DPRD Kota Cirebon, Ruri Tri Lesmana, hadir di tengah-tengah aksi tersebut.

Ketua PC PMII Cirebon, Alisa Riska Maulidiya, mengatakan, kebijakan kenaikan harga BBM merupakan bukti nyata pemerintah tidak berpihak pada rakyat.

Menurut dia, kebijakan itu memberikan dampak buruk pada sektor perekonomian masyarakat, sehingga pemerintah harus membatalkan kenaikan harga BBM.

"Kenaikan BBM ini sangat mengganggu sektor perekonomian yang masyarakat baru bangkit dari pandemi Covid-19," ujar Alisa Riska Maulidiya saat ditemui usai aksi.

Ia mengatakan, pemerintah seharusnya fokus memberantas penyalahgunaan penerimaan subsidi BBM yang tidak tepat sasaran dibanding menaikkan harganya.

Karenanya, pihaknya menuntut pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi dan memberantas mafia BBM yang membuat penyaluran subsidi tidak tepat sasaran.

"Kami juga menuntut pemerintah menyusun kebijakan agar subsidinya tepat sasaran dan harus melibatkan masyarakat dalam penyalurannya," kata Alisa Riska Maulidiya. (*)