Luhut Disemprot Politisi PDIP karena Terlalu Ikut Campur Soal Pemilu 2024, Ini Kata Bambang Pacul

TRIBUNCIREBON.COM - Sempat ungkap penundaan Pemilu 2024, Menteri Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan kena batunya.

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan disemprot politikus PDIP karena terlalu ikut campur soal Pemilu 2024.

Politikus PDIP yang semprot Luhut adalah Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul.

Ia menilai, soal pemilu bukan bidang Luhut, sehingga tak perlu mengurusinya.

Bambang Pacul sekaligus Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu PDIP  itu mengingatkan Luhut supaya melaksanakan kerjanya sesuai bidangnya.

Bambang juga menyebut Luhut sebagai menteri utama yang memiliki kekuatan politik sangat kuat.

Menanggapi pernyataan Bambang Pacul, juru bicara Luhut, Jodi Mahardi mengungkapkan, atasannya itu sering melakukan koordinasi lintas kementerian dan terkadang kementerian di luar lingkup koordinasi Kemenko Maritim dan Investasi.

Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan Luhut karena sejumlah isu diperlukan penanganan yang terintegrasi walaupun terkadang lintas Kemenko.

"Kalau dibilang power politiknya kuat saya rasa nggak begitu,"

"Sebagai Menko wajar kalau Pak Menko sering melakukan koordinasi lintas kementerian dan terkadang kementerian di luar lingkup koordinasi Kemenko Maritim dan Investasi,"

"Hal ini diperlukan karena sejumlah isu diperlukan penanganan yang terintegrasi, terkadang lintas Kemenko," kata Jodi ketika dihubungi Tribunnews.com pada Jumat (8/4/2022).

Baca juga: Luhut Disebut Anggota DPR Bikin Resah, Karena Bicara Soal Sinyal Harga Pertalite dan Gas 3 Kg Naik

Menurutnya, tidak perlu mencampuri urusan pemilu, terkecuali memang menteri-menteri terkait.

"Tapi kalau menteri dalam negeri ya itu, kalau mau omong masih ada make sense dengan tugasnya. Masih masuk akal kalau dalam tugas kalau menteri mendagri. Tapi menteri yang nggak ada urusannya, enggak usahlah," kata Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (7/4/2022).

Termasuk juga misalnya Airlangga Hartarto yang diminta tidak ikut-ikut membahas pemilu dalam kapasitasnya sebagai Menko Perekomian.

Namun, beda halnya apabila Airlangga berbicara sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

"Kalau Pak Airlangga sebagai ketum, kalau sebagai menko ya enggak pas," kata Bambang.

Selain Airlangga, Pacul juga tahu ada menteri yang menjadi sorotan karena ikut campur membahas penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Menteri yang dimaksud ialah Menko Investasi dan Maritim Luhut Binsar Pandjaitan.

"Kalau Pak Luhut ya monggo saja, bisa evaluasi sendiri. Kan banyak orang yang mengatakan beliau prime minister. Menteri utama. Menko kan menteri utama," ujar Bambang.

Dia lantas bicara soal kekuatan politik Luhut yang juga seolah sudah menjadi perbincangan dan rahasia umum di publik.

"Tapi orang juga paham sekali betapa Pak Luhut sangat kuat. Power politiknya kuat. Misalnya, contoh pak presiden pernah statement disetop ekspor kan gitu, dua hari berikutnya dibuka lagi Pak Luhut yang statement," pungkasnya.

Baca juga: Big Data Luhut Terpatahkan, Survei SMRC: 85 Persen Pemakai Medsos Ingin Pemilu Tetap Digelar

Jokowi larang menterinya bicara Pemilu

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyentil sejumlah menterinya dalam Sidang Kabinet yang ditayangkan Youtube Sekretariat Presiden, Rabu, (6/4/2022).

Jokowi menyentil menteri karena kurang komunikasi kepada masyarakat saat terjadi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng dan kenaikan harga pertamax.

"Tidak ada statement, tidak ada komunikasi, harga minyak goreng sudah 4 bulan, tidak ada penjelasan apa apa, kenapa ini terjadi. yang kedua pertamax, menteri juga tidak memberikan penjelasan apa apa, mengenai ini," kata Jokowi.

Seharusnya para menteri memiliki sense of crisis, dengan memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai kondisi yang terjadi. Jangan sampai kata Presiden, rakyat menilai pemerintah tidak melakukan apa-apa karena tidak memberikan penjelasan dengan kondisi yang terjadi.

"Jangan sampai kita ini seperti biasanya dan tidak dianggap oleh masyarakat enggak melakukan apa apa. Tidak ada statement, tidak ada komunikasi," katanya.

Presiden mengatakan dalam kondisi yang sulit seperti sekarang ini kebijakan yang diambil harus tepat. Kebijakan yang diambil harus sensitif pada kesulitan-kesulitan rakyat.

"Oleh sebab itu seluruh yang hadir di sini, anggota kabinet menteri, kepala lembaga agar kebijakan yang diambil itu tepat. sikap-sikap kita, kebijakan-kebijakan kita, pernyataan-pernyataan kita harus memiliki sense of crisis. Harus sensitif pada kesulitan-kesulitan rakyat," pungkasnya.

Baca juga: Menko Marves Luhut Beri Sinyal akan ada Kenaikan Harga Pertalite dan Gas Elpiji 3 kg Tahun Ini

Wiranto tegaskan tidak ada jabatan 3 periode

Sementara itu, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto menemui sejumlah organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang tergabung dalam organisasi BEM Nusantara pada Jumat (8/4/2022).

Dalam pertemuan di Kantor Wantimpres, Jakarta Pusat itu, Wiranto menegaskan wacana masa jabatan presiden tiga periode tak mungkin terealisasi.

"Tadi saya dengan teman-teman mahasiswa BEM Nusantara cukup lama, cukup intens banyak hal-hal yang kita bicarakan dengan teman-teman mahasiswa," ujar Wiranto dalam konferensi pers usia pertemuan pada Jumat sore.

"Masalah jabatan tiga periode, perpanjangan presiden dan penundaan pemilu, tadi telah kita sampaikan kepada teman-teman mahasiswa, bahwa ini perlu kita klarifikasi," lanjutnya.

Menurut Wiranto, mengapa publik saat ini meributkan hal yang berbentuk wacana.

Dia mengakui dalam UUD 1945 berwacana dibolehkan.

Wacana pun merupakan salah satu bentuk kebebasan HAM.

"Tidak seorang pun bisa melarang berwacana kecuali wacana tentang berbuat kejahatan, wacana untuk menimbulakan kekacauan di masyarakat, wacana yang menimbulakn instabilitas di negeri ini itu yang dilarang. Tapi kalau wacana-wacana lain dipersilakan," jelasnya.

Baca juga: Di Depan Luhut, Kades Wirakanan Indramayu Curhat Soal Harga Gabah di Awal Panen Raya

"Tadi teman-teman berdebat dengan itu. Maka jabawannya ya (wacana tiga periode) tidak mungkin," tegas Wiranto.

Dia lantas menjelaskan alasannya. Pertama karena wacana itu menyangkut amandemen terhadap UUD 1945. Adapun syarat untuk mengamandemen UUD disebutnya sangat berat.

"Kalau di dalam persyaratan yang saya baca, itu kehendak masyarakat Indonesia," ungkapnya.

Kedua, Wiranto menuturkan, sejauh ini tidak ada kegiatan apa pun di DPR, lembaga pemerintah, lembaga pemilu, yang mengisyaratakan persiapan-persiapan penundaan Pemilu 2024.

Ketiga, pemerintah saat ini sedang sibuk dengan urusan melakukan penyehatan ekonomi nasional dalam situasi global yang tidak menguntungkan.

Selain itu, pemerintah masih Juga menyelesaikan mitigasi pandemi Covid-19.

"Mudah-mudahan segera tuntas. Jadi tidak ada sama sekali kehendak membahas perpanjangan masa jabatan tiga periode," tutur Wiranto.

Keempat, Presiden Joko Widodo telah berulang kali menegaskan sikap tidak sepakat dengan masa jabatan tiga periode.

"Artinya apa? Dengan keempat argumentasi ini sebenarnya sudah jelas wacana itu akan berhenti di wacana. Karena tidak akan dapat diimplementasikan diwujudkan dan dilaksanakan karena alasan alasan tadi itu. Mengapa kita masih meributkan?," tegas mantan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan itu.

Baca juga: Luhut Buka Suara Soal Dirinya Dilaporkan ke Polisi Terkait Skandal Bisnis di Papua, Ini Kata Jubir

Berita lain terkait Luhut Binsar Pandjaitan