Luhut Disemprot Politisi PDIP karena Terlalu Ikut Campur Soal Pemilu 2024, Ini Kata Bambang Pacul

"Kalau Pak Airlangga sebagai ketum, kalau sebagai menko ya enggak pas," kata Bambang.

Selain Airlangga, Pacul juga tahu ada menteri yang menjadi sorotan karena ikut campur membahas penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Menteri yang dimaksud ialah Menko Investasi dan Maritim Luhut Binsar Pandjaitan.

"Kalau Pak Luhut ya monggo saja, bisa evaluasi sendiri. Kan banyak orang yang mengatakan beliau prime minister. Menteri utama. Menko kan menteri utama," ujar Bambang.

Dia lantas bicara soal kekuatan politik Luhut yang juga seolah sudah menjadi perbincangan dan rahasia umum di publik.

"Tapi orang juga paham sekali betapa Pak Luhut sangat kuat. Power politiknya kuat. Misalnya, contoh pak presiden pernah statement disetop ekspor kan gitu, dua hari berikutnya dibuka lagi Pak Luhut yang statement," pungkasnya.

Baca juga: Big Data Luhut Terpatahkan, Survei SMRC: 85 Persen Pemakai Medsos Ingin Pemilu Tetap Digelar

Jokowi larang menterinya bicara Pemilu

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyentil sejumlah menterinya dalam Sidang Kabinet yang ditayangkan Youtube Sekretariat Presiden, Rabu, (6/4/2022).

Jokowi menyentil menteri karena kurang komunikasi kepada masyarakat saat terjadi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng dan kenaikan harga pertamax.

"Tidak ada statement, tidak ada komunikasi, harga minyak goreng sudah 4 bulan, tidak ada penjelasan apa apa, kenapa ini terjadi. yang kedua pertamax, menteri juga tidak memberikan penjelasan apa apa, mengenai ini," kata Jokowi.

Seharusnya para menteri memiliki sense of crisis, dengan memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai kondisi yang terjadi. Jangan sampai kata Presiden, rakyat menilai pemerintah tidak melakukan apa-apa karena tidak memberikan penjelasan dengan kondisi yang terjadi.

"Jangan sampai kita ini seperti biasanya dan tidak dianggap oleh masyarakat enggak melakukan apa apa. Tidak ada statement, tidak ada komunikasi," katanya.

Presiden mengatakan dalam kondisi yang sulit seperti sekarang ini kebijakan yang diambil harus tepat. Kebijakan yang diambil harus sensitif pada kesulitan-kesulitan rakyat.

"Oleh sebab itu seluruh yang hadir di sini, anggota kabinet menteri, kepala lembaga agar kebijakan yang diambil itu tepat. sikap-sikap kita, kebijakan-kebijakan kita, pernyataan-pernyataan kita harus memiliki sense of crisis. Harus sensitif pada kesulitan-kesulitan rakyat," pungkasnya.

Baca juga: Menko Marves Luhut Beri Sinyal akan ada Kenaikan Harga Pertalite dan Gas Elpiji 3 kg Tahun Ini

Wiranto tegaskan tidak ada jabatan 3 periode