Luhut Disemprot Politisi PDIP karena Terlalu Ikut Campur Soal Pemilu 2024, Ini Kata Bambang Pacul

TRIBUNCIREBON.COM - Sempat ungkap penundaan Pemilu 2024, Menteri Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan kena batunya.

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan disemprot politikus PDIP karena terlalu ikut campur soal Pemilu 2024.

Politikus PDIP yang semprot Luhut adalah Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul.

Ia menilai, soal pemilu bukan bidang Luhut, sehingga tak perlu mengurusinya.

Bambang Pacul sekaligus Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu PDIP  itu mengingatkan Luhut supaya melaksanakan kerjanya sesuai bidangnya.

Bambang juga menyebut Luhut sebagai menteri utama yang memiliki kekuatan politik sangat kuat.

Menanggapi pernyataan Bambang Pacul, juru bicara Luhut, Jodi Mahardi mengungkapkan, atasannya itu sering melakukan koordinasi lintas kementerian dan terkadang kementerian di luar lingkup koordinasi Kemenko Maritim dan Investasi.

Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan Luhut karena sejumlah isu diperlukan penanganan yang terintegrasi walaupun terkadang lintas Kemenko.

"Kalau dibilang power politiknya kuat saya rasa nggak begitu,"

"Sebagai Menko wajar kalau Pak Menko sering melakukan koordinasi lintas kementerian dan terkadang kementerian di luar lingkup koordinasi Kemenko Maritim dan Investasi,"

"Hal ini diperlukan karena sejumlah isu diperlukan penanganan yang terintegrasi, terkadang lintas Kemenko," kata Jodi ketika dihubungi Tribunnews.com pada Jumat (8/4/2022).

Baca juga: Luhut Disebut Anggota DPR Bikin Resah, Karena Bicara Soal Sinyal Harga Pertalite dan Gas 3 Kg Naik

Menurutnya, tidak perlu mencampuri urusan pemilu, terkecuali memang menteri-menteri terkait.

"Tapi kalau menteri dalam negeri ya itu, kalau mau omong masih ada make sense dengan tugasnya. Masih masuk akal kalau dalam tugas kalau menteri mendagri. Tapi menteri yang nggak ada urusannya, enggak usahlah," kata Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (7/4/2022).

Termasuk juga misalnya Airlangga Hartarto yang diminta tidak ikut-ikut membahas pemilu dalam kapasitasnya sebagai Menko Perekomian.

Namun, beda halnya apabila Airlangga berbicara sebagai Ketua Umum Partai Golkar.