6 Tahun Mengabdi, Honorer di Majalengka Tak Setuju Honorer Dihapus, 'Kalau Kejadian, Jadi Bingung'
sudah 6 tahun terakhir ini, penghasilan utama untuk keluarganya itu berasal dari honor tenaga honorer tersebut.
Penulis: Eki Yulianto | Editor: Machmud Mubarok
lihat foto
Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto
TRIBUNCIREBON.COM, MAJALENGKA - Tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka merasa keberatan mengenai wacana dari Kementerian PAN-RB bahwa tidak ada lagi status pegawai yang bekerja di instansi pemerintah selain PNS dan PPPK.
"Jelas tidak setuju ya, sudah dengar informasinya (soal penghapusan tenaga honorer), kalau sampai terjadi saya bingung gimana jadinya," ujar tenaga honorer yang bekerja di Diskominfo Majalengka kepada Tribun, Senin (24/1/2022).
Kendati masih wacana, ia berharap, hal itu tidak benar adanya.
Sebab, sudah 6 tahun terakhir ini, penghasilan utama untuk keluarganya itu berasal dari honor tenaga honorer tersebut.
"Saya sudah 6 tahun jadi tenaga honorer dan jadi penghasilan utama saya. Semoga saja tidak jadi lah," ucapnya.
Baca juga: PDIP Indramayu Pasang Badan Bela Anggi Anggota DPRD yang Dilaporkan Usai Unggah Curhat Nakes Honorer
Baca juga: Guru Honorer Jalan Kaki 37 Kilometer Klaten-Yogyakarta Usai Lolos PPPK, Inilah Sosok Supriyadi
Selain menjadi penghasilan utama, profesi tenaga honorer, disebut dia, masih diandalkan di dinas ia bekerja.
Sebagai contoh, selama di Diskominfo, tugas yang dibebankan ke dia tak bisa dikerjakan oleh PNS.
Sebab, harus terjun ke lapangan, sedangkan PNS itu sendiri banyak kerjaan lainnya.
"Saya rasa tenaga honorer di dinas saya penting, kan itu yang menunjang informasi untuk publikasi masyarakat dikerjakannya oleh tenaga honorer, kayak publikasi informasi Pemda lewat medsos (IG), web Pemda bahkan bahan buat informasi radio itu kan sumbernya dari peliputan."
"Kan ga bisa itu dikerjakan atau dicover oleh PNS untuk terjun ke lapangan soalnya kan banyak kerjaan lainnya yang harus dicover," jelas dia.
Sekretaris Daerah (Sekda) Majalengka, Eman Suherman menyebut penghapusan tenaga honorer itu masih bersifat wacana.
Namun, jika nantinya benar-benar terealisasikan, pihaknya akan terlebih dahulu mengkaji dampak yang terjadi.
"Masih wacana, tapi kalau benar terjadi paling tidak kami akan mengkaji. Bagaimanapun, kalau kebijakan pusat, tenaga honorer harus dihapus kita akan melihat dampak ke sistem, di titik pemerintahan," kata Eman.
Eman juga menyebut, selama ini tenaga honorer, khususnya di Majalengka masih dianggap penting.
