Bupati Indramayu Nina Agustina Santai Hadapi Hak Interpelasi DPRD, Ini Tanggapannya

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman

TRIBUNCIREBON.COM, INDRAMAYU - Sebanyak 39 anggota DPRD Kabupaten Indramayu menandatangani usulan hak interpelasi terhadap pemerintah Kabupaten Indramayu.

Setidaknya ada dua hal yang disoroti legislatif sehingga hak interpelasi tersebut diusulkan kepada eksekutif.

Yakni, soal tata kelola pada BUMD di Kabupaten Indramayu yaitu Perumdam Tirta Darma Ayu dan perusahaan daerah Bumi Wiralodra Indramayu (PD BWI).

Selanjutnya, persoalan terkait tata kelola pemerintahan dan kelembagaan di Pemda Indramayu.

Baca juga: Rapat Paripurna DPRD Indramayu Diwarnai Hak Interpelasi, Pertanyakan Kebijakan Bupati Nina Agustina

Adapun dalam pelaksanaannya, usulan ini masih ada tahapan selanjutnya dan akan di rapat paripurnakan kembali untuk persetujuan pada 31 Januari 2022 mendatang.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Indramayu Nina Agustina mengatakan, jangka waktu soal hak interpelasi ini masih panjang.

"Tapi kalau saya sih berharap, legislatif dan eksekutif itu bisa seperti suami istri, seperti pasangan dalam suatu rumah tangga dan rumah tangga saat ini adalah pemerintahan," ujar dia kepada Tribuncirebon.com di Pendopo Indramayu, Selasa (18/1/2022).

Nina Agustina mengatakan, tidak ada manusia yang sempurna, termasuk dirinya.

Apabila ada suatu kesalahan, lanjut Nina Agustina, itu menjadi hak DPRD untuk menanyakan hal tersebut kepada pihaknya.

Masih pada kesempatan itu, Nina Agustina juga menyampaikan, sebenarnya, beberapa pertanyaan dari DPRD itu sudah dijawab oleh beberapa kepala dinas.

"Mudah mudahan ini semua tidak terjadi sesuatu hal yang panjang dan saat ini saya rasa tidak ada suatu masalah yang berlebihan," ucapnya.

Di sisi lain, Nina Agustina juga memastikan komunikasi antara eksekutif dan legislatif selama ini sebenarnya lancar.

"Mungkin karena ada sesuatu hal yang seperti apa, biasalah mungkin komunikasi seperti itu, dinamika," ujar dia.