Rapat Paripurna DPRD Indramayu Diwarnai Hak Interpelasi, Pertanyakan Kebijakan Bupati Nina Agustina
Dalam hak interpelasi tersebut, DPRD Kabupaten Indramayu mempertanyakan terkait tata kelola pemerintahan dan kelembagaan.
Penulis: Handhika Rahman | Editor: Machmud Mubarok
lihat foto
Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman
TRIBUNCIREBON.COM, INDRAMAYU - Rapat paripurna DPRD Kabupaten Indramayu diwarnai hak Interpelasi kepada pemerintah daerah, Kamis (13/1/2022).
Hak Interpelasi sendiri merupakan hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, Syaefudin mengatakan, usulan hak interpelasi disampaikan berdasarkan surat masuk dan usulan dari masyarakat.
"Teman-teman anggota DPRD Indramayu merespon masukan dan usul dari masyarakat dengan mengajukan hak interpelasi kepada eksekutif," ujar dia kepada Tribuncirebon.com, Kamis (13/1/2022).
Baca juga: Warga Eretan Wetan Datangi DPRD Indramayu, Protes Minta Pemkab Tak Anggap Biasa Banjir Rob
Baca juga: Nasib Anggota DPRD Indramayu yang Jadi Dalang Kematian Dua Petani Tebu, Ternyata Masih Digaji Negara
Syaefudin menyampaikan, ada sebanyak 38 anggota DPRD yang mengusulkan hak interpelasi ini.
Hak ini pun sebenarnya sangat jarang terjadi dan baru kali ini terjadi lagi pada masa pemerintah sekarang.
Dalam hak interpelasi tersebut, DPRD Kabupaten Indramayu mempertanyakan terkait tata kelola pemerintahan dan kelembagaan.
Termasuk juga sejumlah permasalahan di badan usaha milik daerah (BUMD) yakni Perumdam Tirta Darma Ayu dan perusahaan daerah Bumi Wiralodra Indramayu (PD BWI).
Ketua Fraksi Merah Putih DPRD Kabupaten Indramayu, Ruswa mengatakan, hak interpelasi atau hak bertanya merupakan hal yang wajar dan diatur oleh undang-undang.
"Ada sejumlah kebijakan pemerintah daerah dan ini harus kita tanyakan," ujarnya.
Di antaranya, soal rotasi dan mutasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Indramayu karena berimbas pada kepentingan banyak orang.
Salah satu yang menjadi imbasnya adalah terlambatnya gaji puluhan ribu ASN pada Januari 2022 ini.
"Salah satu contoh adalah keterlambatan gaji PNS di bulan Januari 2022 akibat tidak adanya pejabat diposisi yang memiliki kewenangan dalam proses pencairan gaji PNS," kata dia.
Selain itu soal kebijakan efisiensi karyawan di lingkungan BUMD seperti di PerumdamTirta Darma Ayu dan kebijakan bisnis di PD BWI.
