Breaking News:

Dapat Perimbangan Dana Hasil Tembakau, Sekda Kuningan Bicara soal Berantas Peredaran Rokok Ilegal 

Sekda Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, dalam kesempatan tadi menyampaikan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020

Penulis: Ahmad Ripai | Editor: dedy herdiana
Humas Pemda Kuningan
Pemerintah Kabupaten Kuningan bangun kerjasama dengan Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Cirebon, sekaligus melakukan Pembinaan dan Pemberantasan Pita Cukai Ilegal Pada Rokok dan Tembakau, Kamis (9/12/2021), di Aula Bak BJB Cabang Kuningan. 

Laporan Kontributor Kuningan Ahmad Ripai

TRIBUNCIREBON.COM, KUNINGAN - Pemerintah Kabupaten Kuningan bangun kerjasama dengan Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Cirebon, sekaligus melakukan Pembinaan dan Pemberantasan Pita Cukai Ilegal Pada Rokok dan Tembakau, Kamis (9/12/2021), di Aula Bak BJB Cabang Kuningan.

Sekda Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, dalam kesempatan tadi menyampaikan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020, prinsip penggunaan Dana Bagi Hasil Cuka Hasil Tembakau (DBHCHT), yakni untuk mendanai program peningkatan kualitas bahan tembakau, pembinaan lingkungan industri, pembinaan atau sosialisasi ketentuan dibidang cukai.

"Tidak hanya itu, upay pemberantasan barang kena cukai ilegal, dengan prioritas dibidang kesehatan untuk mendukung jaminan kesehatan nasional, terutama peningkatan kualitas dan kuantitas layanan kesehatan dan pemulihan ekonomi daerah. Prinsipnya, saya menyambut baik terselenggaranya kegiatan pembinaan terkait ketentuan dibidang cukai ini," kata Dian.

Selian itu kata Dian mengklaim bahwa kegiatan pembinaan tersebut juga bermanfaat untuk mendukung penegakan hukum dalam rangka pemberantasan barang kena cukai ilegal, khususnya pada rokok dan tembakau.

"Sehingga diharapkan keberadaan penjualan rokok tanpa pita cukai alias Ilegal itu dapat berkurang, bahkan hilang dari peredaran. Dengan berkurang atau bahkan hilangnya peredaran barang bercukai ilegal, terutama rokok, maka masyarakat memilki jaminan legalitas produk dan keamanannya,” katanya.

Diketahui pada tahun 2021, kata Dian mengaku bahwa Pemkab Kuningan mengalokasikan DBHCHT pada bidang kesejahteraan masyarakat sebesar 50 persen, bidang penegakan hukum sebesar 25 persen dan kesehatan 25 persen.

"Selain tadi disebut, anggaran itu juga untuk bidang kesejahteraan masyarakat, yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, dan Disnakertrans, dalam upaya peningkatan produktivitas petani tembakau dan kualitas hasil tembakau, serta program pelatihan dan pemberian bantuan alat untuk pengingkatan ekonomi para petani tembakau," katanya.

Sekda Dian meminta kepada OPD yang membidangi alokasi DBHCHT Tahun 2021, untuk dapat menggunakan anggaran dengan bijaksana dan tepat guna, sehingga berbagai tujuan program dalam pemberantasan cukai ilegal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. (*)

Baca juga: Kades Termuda di Kuningan Ini Ternyata Bobotoh Geulis Minta Pelatih Persib Lebih Baik Bikin Strategi

Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved