Breaking News:

Meski Tak Ada PPKM Level 3 Saat Liburan Nataru, Ketua Paguyuban Wisata Kuningan Ungkap Begini

Pembatalan pelaksanaan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Level 3 saat libur Natal dan Tahun Baru 2022 , tidak menyurutkan semangat

Penulis: Ahmad Ripai | Editor: Machmud Mubarok
TribunCirebon.com/Ahmad Ripai
Ketua Paguyuban Wisata Kuningan, H Abidin saat ditemui di kedai kopi di Jalan RE Martadinata, Kuningan, Rabu (8/12/2021). 

Laporan Kontributor Kuningan, Ahmad Ripai

TRIBUNCIREBON.COM, KUNINGAN - Pembatalan pelaksanaan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Level 3 saat libur Natal dan Tahun Baru 2022 di sejumlah daerah, tidak menyurutkan semangat pelaku wisata di Kuningan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan di tempat wisata.

Demikian hal itu dikatakan Ketua Paguyuban Wisata Kuningan, H Abidin saat ditemui di kedai kopi di Jalan RE Martadinata, Kuningan, Rabu (8/12/2021).

Menurutnya, pelaksanaan prokes di masing - masing objek wisata itu tetap menjadi kebijakan pelaku wisata dalam mendukung pemerintah untuk melawan sekaligus pencegahan terhadap Covid19.

"Ya meski batalnya PPKM oleh pemerintah pusat, di daerah dan untuk tempat Wisata di Kuningan komitmen melaksanakan prokes. Seperti menggunakan masker dan menyediakan wastafel untuk cuci tangan dan lain sebagainya," kata Abidin yang juga pemilik Objek Wisata Jurang Landung, di Palutungan, Kecamatan Cigugur, Kuningan.

Baca juga: Cai Morry Sarae Land Tambah Destinasi Wisata di Kuningan, Konsep Miniatur Kota dan Edukasi

Baca juga: Antisipasi Kerumunan Saat Nataru, Pengunjung Akan Jalani Skrining Ketat untuk Masuk ke Tempat Wisata

Sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah daerah di masa Pandemi Covid19, Abidin mengatakan, bahwa setiap objek wisata siap mendirikan gerai vaksin. Hal ini sekaligus pelayanan kepada pengunjung yang diketahui belum mengikuti vaksinasi di lingkungan tempat tinggalnya.

"Ya kita di masing - masing objek wisata bersiap mendirikan lapak untuk gerai vaksin. Sebab sebelumnya, beberapa lokasi wisata juga sempat pernah dijadikan tempat pelaksanaan vaksinasi," katanya.

Menyinggung soal postingan yang menyudutkan objek wisata dengan tarif parkir mahal atau sekitar Rp 10 ribu. Abidi menjawab bahwa itu tidak benar, sebab dalam pelaksanaannya parkir itu jelas taat pada aturan atau regulasi pemerintah daerah setempat.

"Untuk parkir mahal hingga Rp 10 ribu, begini maksudnya. Dalam pengelolaan parkir itu ada pajak dan retribusi, nah terkait parkir Rp 10 ribu itu masuk manajamen dengan uraian sebagai tiket masuk dan jelas berdasar pada aturan pajak parkir yang dibidangi oleh Dinas Pendapatan Daerah. Sedangkan, untuk retribusi parkir itu masuk tanggung jawab Dinas Perhubungan dan itu sesuai semua sesuai peraturan pemerintah daerah," katanya.

Abidin mencontohkan, tarif parkir Rp 10 ribu di kawasan Objek Wisata Jurang Landung itu termasuk tiket masuk juga jumlah penumpang dalam mobil tersebut. "Ya di kita parkir Rp 10 ribu, itu termasuk tiket masuk dan isi penumpang dalam mobil tadi. Kemudian secara regulasi sesuai Perda Pajak Parkir itu sebanyak 30 persen mutlak disetorkan sebagai pajak untuk pendapatan asli daerah," katanya. (*)

Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved