Breaking News:

Antisipasi Kerumunan Saat Nataru, Pengunjung Akan Jalani Skrining Ketat untuk Masuk ke Tempat Wisata

Pemprov Jabar melakukan skrining ketat bagi pengunjung menggunakan aplikasi PeduliLindungi sejumlah tempat wisata di Jabar Saat Periode Nataru

Biro Adpim Jabar
Gubernur Jabar Ridwan Kamil saat menghadiri Rakor bersama Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat, di Gedung Sate Kota Bandung, Selasa (7/12/2021). 

TRIBUN- Pemda Provinsi Jabar akan melakukan skrining ketat bagi pengunjung menggunakan aplikasi PeduliLindungi sejumlah tempat wisata di Jabar Saat Periode Natal dan Tahun Baru.

Hal itu dilakukan demi mengantisipasi potensi kerumunan dan meminimalisir penularan Covid-19.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyebut, tempat wisata bakal diperketat dengan maksimal 75 persen pengunjung.

Salah satu syarat masuknya, mewajibkan wisatawan melakukan scan QR menggunakan aplikasi PeduliLindungi.

“Tempat wisata dibatasi maksimal 75 persen dengan mewajibkan skrining PeduliLindungi yang dipergunakan,” ujar Ridwan Kamil di Gedung Sate Kota Bandung, Selasa (7/12/21).

Penggunaan PeduliLindungi, menurut Ridwan Kamil akan terus disosialisasikan kepada pengelola tempat wisata, agar aplikasi tersebut bisa digunakan secara maksimal, bukan sebatas formalitas.

“Kami melakukan sampling banyak ditemukan bahwa PeduliLindungi itu hanya formalitas yang tidak dipergunakan, seolah-olah ada di pintu gerbangnya tapi tidak dilakukan pengecekan,” katanya.

Maka dari itu, dia bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata provinsi Jabar juga forkopimda, sedang menyiapkan mekanisme untuk menyosialisasikan kepada pengelola tempat wisata terkait penggunaan aplikasi PeduliLindungi yang dirasa kurang maksimal.

“Jadi kami sudah melakukan menyiapkan mekanisme sosialisasi dan akan memberikan sanksi penutupan dan sanksi lainnya jika ditemukan bahwa proses skrining kepada pengunjung terkait aplikasi PeduliLindungi itu tidak dipergunakan semestinya,” katanyanya.

Pihak Polda Jabar pun akan bahu membahu bersama 27 pemda kabupaten/kota untuk mengamankan tempat wisata dengan mengoptimalkan petugas.

Hal itu dilakukan demi memastikan penerapan protokol kesehatan di tempat wisata.

Satgas kab/kota diharapkan mengawasi ketat dan memastikan pengelola tempat wisata menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Pemda diminta tegas kepada pengelola yang melanggar.

Seperti diketahui, Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan PPKM Level 3 berlaku di semua daerah 24 Desember 2021 - 2 Januari 2022.

Dalam kebijakan baru, PPKM disesuaikan dengan kondisi faktual daerah, di mana tempat wisata dibuka dengan kapasitas 75 persen.

Sumber: Tribun Cirebon
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved