Jenderal Andika Perkasa Jadi Panglima TNI, KSAL Yudo Margono Bilang Jangan Ragukan Loyalitas AL
Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono menegaskan supaya tidak meragukan loyalitas TNI Angkatan Laut
lihat foto
Selain itu Laksamana Yudo Margono juga sebagai sosok yang memberi perhatian serius pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) TNI AL.
Oleh karena itu Ubedilah meminta Presiden Jokowi untuk tidak ragu mengajukan Laksamana Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI untuk meminta persetujuan DPR.
"Pergantian panglima TNI itu hal biasa dan sudah rutin terjadi karena TNI memiliki mekanisme sirkulasi elit yang sudah mapan dan tinggal diikuti saja," ungkapnya
Tetapi, sambung Ubedilah, karena posisi Panglima TNI sangat strategis, seringkali muncul beragam tafsir politik dan kepentingan.
Menurut Ubedilah Badrun, para pelobi itu mencoba untuk merubah mekanisme sirkulasi panglima yang sudah mapan itu melalui lobi-lobi politik yang kadang dalam perspektif kenegaraan itu merusak marwah institusi TNI.
"Mekanisme sirkulasi elit TNI yang saya maksud adalah menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa Panglima TNI dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari setiap matra angkatan," jelasnya.
Karena itu, lanjut Ubedilah, Panglima TNI biasanya dijabat secara bergilir oleh tiap perwira dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
Adapun, pengangkatan tersebut bersifat kultural, bukan struktural.
Oleh karena itu, jika merujuk ketentuan itu maka pergantian panglima TNI November mendatang memang giliran Kepala Staf Angkatan Laut.
"Saya termasuk meyakini bahwa siapapun Kepala Staf di TNI mereka adalah kader terbaik di matra nya. Karena TNI adalah salah satu institusi yang kaderisasinya jelas dan terbaik di Indonesia. Jadi tidak perlu melakukan loby loby politik atau langkah-langkah yang menunjukan semacam political imaging (pencitraan politik) untuk berebut menjadi panglima," paparnya.
Ubedilah menegaskan, dalam penentuan Panglima TNI maka Presiden mesti menggunakan logika undang-undang dengan memperhatikan profesionalitas, integritas, loyalitas dan track record calon panglima.
Oleh karena itu Presiden tidak perlu bingung dan para Kepala Staf beserta keluarganya juga tidak perlu melakukan loby-loby politik.
"Tentang perlunya persetujuan DPR juga tidak perlu dikhawatirkan karena DPR kan memang saat ini hanya sebagai stempel pemerintah karena lebih dari 80% anggota DPR adalah pemerintah," jelasnya
Berdasarkan catatan yang dihimpun, Kasal Laksamana Yudo Margono layak disebut sebagai Bapak Infrastruktur TNI AL.
Alasannya, Yudo dinilai mampu menggejot Infrastruktur Demi Cetak Prajurit Profesional. Ia berpikir bagaimana menciptakan prajurit-prajurit TNI AL yang tangguh, handal dan profesional.
