Politik
Jokowi Didesak Panggil Luhut dan Erick Thohir Soal Tuduhan Bisnis Tes PCR, Ini Kata Pengamat
Untuk itu, Ray meminta Jokowi sesegera menanyakan klarifikasi pada 2 menteri Luhut Binsar Panjaitan dan Erick Thohir soal dugaan bisnis tes PCR.
lihat foto
TRIBUNCIREBON.COM - Presiden Joko Widodo diminta memanggil Luhut Binsar Panjaitan dan Erick Thohir soal bisnis tes PCR.
Pengamat Politik sekaligus Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, memberi tanggapannya soal dugaan dua menteri bermain bisnis tes PCR.
Diketahui, dua menteri itu yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN, Erick Thohir.
Ray menilai dugaan yang menyerang dua menteri itu bisa berdampak citra buruk pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca juga: Jokowi Ngomong ke Para Miliuner Arab: Indonesia Butuh Uang Rp 504,4 Triliun Bangun Ibu Kota Baru
Untuk itu, Ray meminta Jokowi sesegera menanyakan klarifikasi pada 2 menteri itu soal dugaan bisnis tes PCR.
Karena dalam hal ini, hanya Presiden lah yang perlu turun tangan.
"Pemerintah khususnya Presiden sesegera mungkin memanggil yang bersangkutan untuk menjelaskan detail."
"Kalau terlibat dalam bisnis, ya harus dihentikan. Yang menghentikan Presiden," jelas Ray dalam diskusi virtual bertajuk Politik Bisnis Elit di PCR: Siapa Meraup Untung? yang diselenggarakan Gerakan untuk Indonesia Adil dan Demokratis (GIAD), Jumat (5/11/2021).
Berkaitan dengan dugaan menteri ikut terlibat, Ray pun mengingatkan soal etika seorang pejabat negara.
Ray menyebut, yang menjadi persoalan dugaan bisnis tes PCR bukan pada pejabat mendapat keuntungan pribadi atau tidak.
Menurut dia, etika mutlak pejabat menteri itu harus menghindar dari konflik kepentingan.
"Ini bukan persoalan dapat keuntungan berapa, tapi terlibat bisnis atau tidak, secara langsung maupun tidak langsung."
"Karena salah satu pakem dari etika pejabat negara itu adalah harus dihindarkan dari terjadinya conflict of interest," kata Ray.
Baca juga: Majalah TEMPO Vs Luhut Panjaitan Makin Memanas, Nama Luhut Terseret Sebagai Pejabat yang Bisnis PCR
Ia menjelaskan, setiap bagian dari pemerintahan harus dilakukan pengawasan kode etik.
Misalnya, DPR punya mahkamah kode etik dan institusi lain.
