Wacana Provinsi Cirebon Raya
Wali Kota Cirebon Blak-blakan Tolak Pembentukan Provinsi Cirebon, Tak Izinkan Namanya Dicantumkan
Pasalnya, sebagai Wali Kota Cirebon ia tidak memberikan restu untuk membantu pemekaran provinsi baru tersebut.
Penulis: Ahmad Imam Baehaqi | Editor: Mumu Mujahidin
"Saya dan Pa Acep (Bupati Kuningan) serta Wali Kota Cirebon sepakat dan berpendapat sama tetap berada di Jawa Barat, Pemprov Jabar. Sepakat tidak mewacanakan itu, kami fokus pada penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Rakyat sehat, rakyat sejahtera,” ujar Karna, Rabu (29/9/2021).
Baca juga: Bupati Majalengka Mengaku Belum Tertarik Bahas Provinsi Cirebon Menjadi Provinsi Baru

Karna menyatakan, ketidaktertarikannya untuk membicarakan Pembentukan Provinsi Cirebon.
Apalagi, jika Kabupaten Majalengka harus masuk dan bergabung dengan Provinsi Cirebon dengan beberapa alasan.
"Tidak ada alasan mendasar bagi Kabupaten Majalengka harus bergabung dengan Provinsi Cirebon, sebab perhatian yang diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Kabupaten Majalengka sudah cukup besar," ucapnya.
Lebih jauh Karna mengatakan, baik keberpihakan anggaran yang selama ini dinilai cukup besar untuk mendukung berbagai program yang dilakukan Pemda Majalengka.
Serta, dukungan melalui pembangunan infrastuktur jalan dan bangunan, bantuan sosial, bantuan keuangan juga program lainnya melalui berbagai OPD.
“Dukungan dan perhatian yang diberikan Pemprov Jabar sangat besar, tahun 2020 Jabar memberikan bantuan anggaran hingga lebih dari setengah triliun. Mencapai Rp 650 Miliar bantuan yang diberikan Pak RK. Tahun 2021 juga besar antara Rp 400 miliar hingga Rp 500 miliar. Nah kalau lepas dari Jabar, yang rugi rakyat saya,” jelas dia.
Alasan lain, di Kabupaten Majalengka ini banyak pembangunan yang menjadi proyek nasional dan Jawa Barat yang akan berdampak pada perkembangan ekonomi dan sosial di Kabupaten Majalengka.
Seperti halnya keberadaan Bandara Internasional Jawa Barat, Majalengka Aerocity, Segitiga Rebana, juga Tol Cisumdawu yang kini terus digarap.
“Saya pikir rakyat juga akan berpikir realistis, sekarang rakyat tidak akan berpikir soal pembentukan Provinsi Cirebon, pasti mikirnya ketimbang memikirkan Provinsi Cirebon, mending sekarang sudah pasti, sudah pasti di Jawa Barat, lain Cirebon," katanya.
Orang nomor satu di Majalengka ini menambahkan, momentum wacana pembentukan Provinsi Cirebon untuk saat ini dinilai tidak tepat.
Disebut dia, rakyat akan lebih tertarik dengan bantuan sosial, UMKM dan lainnya yang merasa berpihak pada mereka.
Jadi apalagi, tak ada alasan lain selain tidak tertarik dengan Provinsi Cirebon.
"Saya lebih fokus pada penanganan Covid-19 dan bagaimana masyarakat saya bisa sehat, dan ekonominya kembali pulih," ujarnya.
Baca juga: Pembentukan Provinsi Cirebon Mencuat Seiring Munculnya Perubahan Provinsi Jabar Jadi Provinsi Sunda
Baca juga: Wacana Provinsi Cirebon Kembali Mencuat, Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi: Bisa Terwujud
Baca juga: EKSKLUSIF: Wali Kota Cirebon Nasrudin Azis Bicara Soal Provinsi Cirebon, Cerita Juga Masa Kecilnya
Sah Sebagai Wacana
"Turunnya PAD berimplikasi pada program-program pembangunan yang menyentuh masyarakat, termasuk di wilayah Cirebon Raya. Kita fokus menangani pandemi, masyarakat juga katakanlah belum beraktivitas penuh. Jadi untuk saat ini belum ke arah sana tetapi sebagai aspirasi masyarakat ya wajar saja," ucap Abdy.
Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra Daddy Rohanady mengatakan hal ini bukanlah pertama kali terjadi. Beberapa tahun lalu pun pernah ada Panitia Pembentukan Provinsi Cirebon, tetapi isu tersebut kembali redup.
"Saya kira perlu kajian matang, terkait dengan potensi-potensi artinya kan jangan sampai sebatas syahwat politik saja, di tingkat elit menduduki posisi tersebut, tapi buat masyarakat biasa, harus realistis. Kalau membawa kemaslahatan lebih banyak kenapa tidak," katanya.
Ia mengatakan harus ada penghitungan yang matang, jangan hanya mempertimbangan emosional.
Sebelumnya, Sejumlah tokoh masyarakat dan akademisi sepakat membentuk Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Cirebon Raya (KP3C). Komite ini mendeklarasikan tengah memperjuangkan pembentukan calon daerah otonomi daerah Provinsi Cirebon Raya. (*)