Breaking News:

Raperda Perubahan APBD Kota Cirebon 2021 Masih Diprioritaskan Penanganan Pandemi Covid-19

Dari hasil pembahasan Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diketahui anggaran perubahan masih diprioritaskan untuk penanganan pandemi

Penulis: Ahmad Imam Baehaqi | Editor: Machmud Mubarok
TribunCirebon.com/Ahmad Imam Baehaqi
Ketua DPRD Kota Cirebon, Affiati, menandatangani persetujuan Raperda tentang Perubahan APBD 2021 dalam rapat paripurna di Griya Sawala DPRD Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Senin (30/8/2021). 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON - DPRD Kota Cirebon menyetujui Raperda tentang Perubahan APBD 2021 dalam rapat paripurna di Griya Sawala DPRD Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon,Senin  (30/8/2021).

Dari hasil pembahasan Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diketahui anggaran perubahan masih diprioritaskan untuk penanganan pandemi Covid-19.

Namun, Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah, meminta Pemkot Cirebon berupaya maksimal dalam menggenjot pendapatan asli daerah (PAD).

"Kami berharap PAD bisa ditingkatkan lagi meski sekarang masih pandemi Covid-19," kata M Handarujati Kalamullah saat ditemui seusai rapat paripurna.

Ia mengatakan, sebelum disetujui dalam rapat paripurna kali ini, Raperda tentang Perubahan APBD 2021 telah dibahas di tingkat Banggar dan TAPD.

Baca juga: DPRD Kota Cirebon Soroti Pagu Anggaran Disdik Belum Cantumkan Pembelajaran Jarak Jauh

Baca juga: Komisi III DPRD Kota Cirebon Sarankan Dinkes Tambah Anggaran Premi BPJS Kesehatan 2022 Karena Ini

Selanjutnya raperda itupun segera disampaikan ke Gubernur Jawa Barat untuk dievaluasi sebelum disahkan sebagai perda.

"Kami berharap jajaran eksekutif proaktif  ke Gubernur Jabar. Setelah 14 hari kerja bisa jemput bola sehingga APBD Perubahan 2021 cepat berjalan," ujar M Handarujati Kalamullah.

Sementara Ketua DPRD Kota Cirebon, Affiati, menyampaiian, pembahasan Perubahan APBD sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya.

Dalam UU tersebut disebutkan, Perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi beberapa hal, di antaranya, ketidaksesuaian dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA), pergeseran anggaran unit organisasi, kegiatan dan antarjenis belanja.

Selain itu, perubahan anggaran juga bisa disebabkan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya untuk pembiayaan tahun anggaran berjalan.

"Pertimbangan lainnya Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021, belum mengakomodir seluruh kegiatan sehingga harus masuk dalam Perubahan APBD 2021," kata Affiati.

Wali Kota Cirebon, Nasrudin Azis, mengatakan, diprioritaskannya penanganan pandemi Covid-19 dalam Perubahan APBD karena Pemkot Cirebon tidak ingin lonjakan kasus terjadi lagi.

Pihaknya juga bersyukur saat ini sektor ekonomi Kota Cirebon mulai bangkit kembali seiring relasasi bertahap yang diberlakukan di masa PPKM.

"Semoga bangkitnya perekonomian ini berdampak pada peningkatan PAD Kota Cirebon," ujar Nasrudin Azis.

Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved