Breaking News:

Wartawan Daerah Dilarang Meliput Kunjungan Presiden, Ketua PWI Kuningan: Mengekang Kebebasan Pers

kegiatan Presiden Jokowi sangat tertutup untuk wartawan lokal. Pasalnya, dalam kunjungan Presiden RI juga telah disediakan wartawan khusus

Penulis: Ahmad Ripai | Editor: Machmud Mubarok
Tribunjabar.id/ M Syarif Abdussalam
Presiden Jokowi saat mengunjungi RS Pendidikan Univeristas Padjadjaran, Jatinangor, Selasa (11/8) 

TRIBUNCIREBON.COM - Presiden Joko Widodo akan melakukan kunjungan ke Kota Cirebon dan Kabupaten Kuningan, Selasa (31/8/2021) besok. Sejumlah acara dan lokasi akan didatangi Jokowi.

Namun kunjungan itu tertutup untuk liputan wartawan lokal.

Informasi soal pelarangan liputan itu disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kuningan, Wahyu Hidayah, Senin (30/8/2021).

Wahyu mengatakan kegiatan Presiden Jokowi sangat tertutup untuk wartawan lokal. Pasalnya, dalam kunjungan Presiden RI juga telah disediakan wartawan khusus kepresidenan.

"Untuk wartawan daerah memang tidak boleh melakukan peliputan langsung. Dengan alasan di masa Pandemi Covid19 dan beberapa tim dari kita yang ikut serta langsung dalam kegiatan itu wajib dan telah di PCR," ujar Wahyu Hidayah saat dihubungi ponselnya tadi, Senin (30/8/2021).

Baca juga: Wartawan Lokal Dilarang Meliput Kunjungan Presiden RI Jokowi di Kuningan? Ketua PWI Tanggapi Begini

Baca juga: Presiden Jokowi Besok ke Kuningan Jawa Barat, Apa Saja Agendanya? Simak di Sini

Pelarangan peliputan ini disesalkan oleh Ketua PWI Kuningan Nunung Khazanah.

"Pelarangan peliputan oleh wartawan yang bertugas di wilayah Kuningan, yang notabene wilayah yang dikunjungi R1 itu sudah mengekang kebebasan pers," kata Nunung dalam keterangannya yang diterima TribunCirebon.com, Senin (30/8/2021).

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 4 di dalam ayat 1 disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.

"Juga disebutkan terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. Serta dalam undang-undang itu pun disebutkan untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi," katanya.

Sudah dua kali presiden, yakni Presiden Megawati Soekarnoputri dan SBY berkunjung ke Kuningan. Saat itu, wartawan daerah tidak dilarang meliput.

"Memang peliputan orang nomor satu di Indonesia itu harus menempuh prosedural, seperti memperlihatkan surat tugas peliputan/kartu media tempat ia bekerja, dan dengan aturan jarak serta aturan lainnya, rasanya wartawan daerah pasti mengikuti prosedural tersebut," ujarnya.

Kalau dikaitkan dengan Pandemi, kunjungan kerja ini diantara agendanya meninjau vaksin yang melibatkan sekitar ribuan warga. Apakah itu sudah melanggar prokes dan melanggar aturan tidak boleh berkerumun?

"Saya rasa ketika ada alasan karena masih Pandemi, tidak masuk akal. Berkunjung ke pemukiman warga, meninjau vaksin dan masuk ke pendopo sudah dipastikan berkerumun," ujarnya.

Jadi diharapkan kebebasan pers untuk bisa meliput apa adanya kegiatan yang sedang berlangsung tidak dilarang, karena hak itu dijamin undang-undang.

Halaman
12
Sumber: Tribun Cirebon
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved