Fraksi-fraksi DPRD Kota Cirebon Sepakat Perubahan APBD 2021 Dibahas Lebih Lanjut
Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Cirebon, Affiati, itu fraksi-fraksi DPRD Kota Cirebon sepakat perubahan APBD 2021 dibahas lebih la
Penulis: Ahmad Imam Baehaqi | Editor: Machmud Mubarok
lihat foto
Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi
TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON - Juru bicara tiap fraksi DPRD Kota Cirebon menyampaikan pemandangan umum terhadap perubahan APBD tahun 2021 dalam rapat paripurna di Griya Sawala DPRD Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Senin (23/8/2021).
Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Cirebon, Affiati, itu fraksi-fraksi DPRD Kota Cirebon sepakat perubahan APBD 2021 dibahas lebih lanjut.
Affiati menyampaikan, APBD dapat diubah saat terjadi beberapa hal dan sesuai amanat UU Nomor 23/2014 tentang pemerintah daerah dan perubahannya.
"Misalnya, akibat ketidaksesuaian dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan pergeseran anggaran unit organisasi, kegiatan, serta antarjenis belanja," kata Affiati saat ditemui seusai rapat paripurna.
Baca juga: DPRD Kota Cirebon Minta DLH Benahi TPA Kopiluhur
Baca juga: Tunjang Program Kerja DPMPTSP, Komisi I DPRD Kota Cirebon Berikan 4 Rekomendasi Ini
Ia mengatakan, perubahan anggaran pun bisa disebabkan karena sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) pada tahun sebelumnya untuk pembiayaan tahun anggaran berjalan.
Menurut dia, pertimbangan dasar perubahan APBD kali ini ialah penetapan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021, belum mengakomodir seluruhnya kegiatan, sehingga harus masuk dalam Perubahan APBD 2021.
Sementara Wali Kota Cirebon, Nashrudin Azis, mengatakan, mata anggaran belanja pada Perubahan APBD 2021 masih melanjutkan kebijakan pada APBD murni.
"Fokus anggaran masih pada penanganan dan pencegahan Covid-19, khususnya program vaksinasi," ujar Nashrudin Azis.
Azis menyampaikan, dukungan operasional vaksinasi Covid-19 juga masih diprioritaskan dalam perubahan APBD 2021.
Bahkan, termasuk pemantauan dan penanggulangan dampak kesehatan pascavaksinasi, distribusi dan pengamanan vaksin, serta insentif bagi tenaga kesehatan.
Selain itu, program lainnya ialah penyediaaan anggaran untuk kegiatan pos komando di tingkat kelurahan dan belanja di bidang kesehatan lain yang ditetapkan pemerintah pusat.
"Pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang pada APBD 2021 di Kota Cirebon sudah memasuki semester kedua," kata Nashrudin Azis.
Dalam kesempatan itu, Juru bicara Fraksi Partai Nasdem, M Noupel, berharap pemerintah bisa berupaya menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) meski dalam ringkasan Perubahan APBD 2021 terdapat kenaikan sebesar 0,08 persen.
Ia menilai, peningkatan PAD bisa dimaksimalkan dari sisi retribusi, khususnya retribusi parkir, karena Fraksi Nasdem melihat masih banyak kebocoran-kebocoran signifikan.
“Kami meminta pemerintah meningkatkan target untuk retribusi parkirnya. Kami optimis dalam kondisi sulit seperti ini, upaya pemda mengoptimalkan pendapatannya bisa berjalan maksimal," ujar Noupel.
