Tunjang Program Kerja DPMPTSP, Komisi I DPRD Kota Cirebon Berikan 4 Rekomendasi Ini

dinas tersebut merupakan etalase Kota Udang sehingga harus menyediakan pelayanan publik dalam satu gedung tersendiri.

Penulis: Ahmad Imam Baehaqi | Editor: Machmud Mubarok
ISTIMEWA DOK HUMAS DPRD KOTA CIREBON
Suasana rapat bersama Komisi I DPRD Kota Cirebon dan DPMPTSP Kota Cirebon di ruang serbaguna DPRD Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Jumat (20/8/2021). 

Menurut dia, sistem OSS RBA terdiri tiga risiko, yakni rendah, menengah dan tinggi. Indikator dari setiap resiko tergantung jenis usaha dan permodalan.

“Jadi misalnya ada perusahaan yang ingin investasi, mereka akan mengunggah semua dokumen di sistem OSS RBA, dan akan ditentukan perusahaan itu masuk risiko rendah, menengah atau tinggi," ujar Icip Suryadi.

Saat ini, DPMPTSP Kota Cirebon telah menggunakan OSS RBA, namun belum rapih dan harus menyesuaikan pelaksanaan di daerah, termasuk belum adanya aturan baku dalam sejumlah layanan dalam sistem OSS RBA.

Misalnya, layanan sistem informasi bangunan gedung (SIBG) milik pemerintah pusat. Namun saat ditanya ke pegawai di bagian IMB, ternyata belum terintegrasi dengan jajarannya.

"Bahkan orang dari pemerintah pusat juga mengakui itu," kata Icip Suryadi.

Sumber: Tribun Cirebon
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved