Breaking News:

PPKM Darurat Indramayu

Warga di Indramayu Protes Soal Anggaran Covid-19, Laporkan Kades Hingga Diberhentikan Sementara

Kepala Desa Bogor, Eni Suprapti diberhentikan sementara dari jabatannya selama 3 bulan.

Penulis: Handhika Rahman | Editor: dedy herdiana
Dok. Diskominfo Indramayu
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Indramayu, Sugeng Heriyanto saat menyerahkan SK Pemberhentian Sementara Kades Bogor Eni Suprapti kepada Camat Sukra. 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman

TRIBUNCIREBON.COM, INDRAMAYU - Kepala Desa Bogor, Eni Suprapti diberhentikan sementara dari jabatannya selama 3 bulan.

Surat Keputusan (SK) itu sudah ditandatangi Bupati Indramayu per tanggal 28 Juni 2021 dan diserahkan kepada Camat Sukra.

Bupati Indramayu, Nina Agustina mengatakan, pemberhentian sementara ini berawal dari laporan masyarakat yang memprotes kinerja Eni Suprapti dalam penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Baca juga: Tegas, Bupati Indramayu Berhentikan Sementara Kades Bogor Karena Tak Maksimal Jalankan PPKM Darurat

"Intinya Kuwu (Kepala Desa) yang bersangkutan tidak bisa menjalankan PPKM Darurat dan tidak maksimal menangani masyarakat yang terpapar covid-19," ujar dia, Selasa (6/7/2021).

Berdasarkan informasi yang diterima Tribuncirebon.com, Eni Suprapti tidak memaksimalkan anggaran Dana Desa untuk kepentingan masyarakat.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Indramayu, Sugeng Heriyanto, menambahkan, padahal anggaran Dana Desa itu sejatinya sudah dicairkan.

Kepala Desa diberikan kewenangan untuk memanfaatkan 8 persen dari total anggaran Dana Desa yang diterima untuk keperluan PPKM.

Baca juga: Penyekatan PPKM Darurat di Tol Paster Hari Ini, Sejumlah Kendaraan Diputar Balik, Antrean Panjang

Diantaranya untuk pengadaan sarana dan prasarana penunjang PPKM seperti pengadaan masker, hand sanitizer, tempat mencuci tangan dan lain sebagainya.

Anggaran itu bisa juga dipergunakan untuk membantu kebutuhan makan bagi warga yang menjalankan isolasi mandiri karena terpapar covid-19.

"Itu pada prinsipnya bisa saja menggunakan anggaran Dana Desa selama untuk penanggulangan Covid-19," ujarnya.

Masih dijelaskan Sugeng Heriyanto, termasuk penggunaan sebesar 40 persen untuk keperluan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa.

Warga penerima manfaat mendapat bantuan sebesar Rp 300 per bulannya selama 5 bulan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa menargetkan, bantuan BLT Dana Desa ini bisa secepatnya dicairkan para Kades pada akhir Juli 2021.

"Kami juga meminta para Kades untuk segera mencairkan bantuan tersebut," ujar dia.

Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved