Breaking News:

Pemkab Kuningan dan Pemkot Cirebon Bahas Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Air, Tarif Akan Naik

Pemda Kuningan mengusulkan untuk perubahan tarif sebesar Rp. 300/m3 yang akan diberlakukan per tanggal 1 Januari 2022

Penulis: Ahmad Ripai | Editor: Machmud Mubarok
Humas Pemda Kuningan
Pemerintah Kabupaten Kuningan dan Pemerintah Kota Cirebon menggelar rapat webinar bahas perjanjian kerjasama pengelolaan sumber mata air Desa Paniis, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan di Ruang Rapat Perusahaan Air Minum (PAM) Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan, Rabu (30/6/2021). 

Laporan Kontributor Kuningan Ahmad Ripai

TRIBUNCIREBON.COM, KUNINGAN - Pemerintah Kabupaten Kuningan dan Pemerintah Kota Cirebon menggelar  rapat webinar membahas  perjanjian kerja sama  pengelolaan sumber mata air Desa Paniis, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan.

Pembahasan antara Pemda Kuningan dengan Pemkot Cirebon. Bertempat di Ruang Rapat Perusahaan Air Minum (PAM) Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan, Rabu (30/6/2021). Dengan pembahasan besaran tarif, tingkat kebocoran, dan masa waktu evaluasi.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan, Dr. Dian Rachmat Yanuar mengatakan, setelah beberapa kali pertemuan antara Pemkab  Kuningan dengan Pemkot Cirebon, ada beberapa poin usulan dari masing-masing pihak.

“Poin usulan ini, di antaranya besaran tarif, di mana tarif yang sudah disepakati sebesar Rp. 206/m3 dan akan diberlakukan per tanggal 1 Juni 2021, dan Pemda Kuningan mengusulkan untuk perubahan tarif sebesar Rp. 300/m3 yang akan diberlakukan per tanggal 1 Januari 2022,” kata Dian.

Baca juga: Hati-hati, Kualitas Air Kota Bandung Semakin Memburuk, PDAM Tirtawening Mau Ambil dari Saguling

Baca juga: Pipa Air PDAM Tirtawening Bocor di Banjaran, Pasokan ke 60 Ribu Pelanggan Akan Terganggu 3 Hari

Baca juga: PDAM Majalengka Menambah Satu Sumber Mata Air di Kecamatan Talaga

Terkait dengan tingkat kebocoran, Sekda Kuningan meminta Pemerintah Kabupaten Kuningan memberikan batasan toleransi kebocoran sebesar 5-10 persen.

Sementara  Pemerintah Kota Cirebon meminta toleransi kebocoran sebesar 25%.

Sekda meminta,  bahwasanya toleransi tingkat kebocoran sebesar 10-15 persen. 

"Ini juga sejalan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum  Nomor:18/Prt/M/2007  tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum," katanya.

Dalam Peraturan PU ini, Sekda Kuningan menjelaskan, bahwa  untuk tingkat kebocoran  kehilangan air fisik/teknis maksimal 15 persen dengan komponen utama penyebab kehilangan atau kebocoran air sesuai.

"Diantaranya kebocoran pada pipa transmisi dan pipa induk, kebocoran dan luapan pada tangki reservoir, dan kebocoran pada pipa dinas hingga meter pelanggan.

Sementara jika kebocoran itu tidak didasarkan ke tiganya bisa mencapai 10 persen," ujarnya.

Untuk masa waktu evaluasi Pemkot  Cirebon meminta evaluasi dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali, sementara Pemkab  Kuningan meminta evaluasi dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali.  Dalam hal ini, Dian menyarankan untuk mengambil jalan tengah, bahwa untuk evaluasi dilaksanakan paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, H Agus Mulyadi M didampingi Direktur Tirta Giri Nata Kota Cirebon menuturkan, untuk  usulan perubahan tarif sebesar Rp. 300/m3 yang akan diberlakukan per tanggal 1 Januari 2022, dan  toleransi tingkat kebocoran 10-15 persen akan menjadi pembahasan dan sementara  masa waktu evaluasi sepakat untuk dilakukan tiga tahun sekali. (*)

Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved