Breaking News:

DPRKP Catat Baru 6 Perumahan yang Menyerahkan Sarpras Fasilitas Umum ke Pemkot Cirebon

Kepala DPRKP Kota Cirebon, Agung Sedijono, mengatakan, saat ini jumlah perumahan di Kota Cirebon mencapai 127 kompleks.

Penulis: Ahmad Imam Baehaqi | Editor: Mutiara Suci Erlanti
Tribuncirebon.com/Ahmad Imam Baehaqi
Suasana rapat paripurna persetujuan Raperda tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman DPRD Kota Cirebon di Griya Sawala DPRD Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Senin (14/6/2021). 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Cirebon mencatat baru enam perumahan yang menyerahkan sarana dan prasarana fasilitas umum ke Pemkot Cirebon.

Kepala DPRKP Kota Cirebon, Agung Sedijono, mengatakan, saat ini jumlah perumahan di Kota Cirebon mencapai 127 kompleks.

Karenanya, hingga kini masih banyak perumahan yang belum menyerahkan sarana dan prasarana fasilitas umumnya kepada Pemkot Cirebon.

Baca juga: Pengembang Perumahan Bakal Kena Sanksi Jika Tak Serahkan Sarpras Fasilitas Umum ke Pemkot Cirebon

"Bulan ini ada enam perumahan lagi yang akan menyerahkan fasum dan fasosnya ke pemkot," kata Agung Sedijono kepada Tribuncirebon.com, Selasa (15/6/2021).

Ia mengatakan, saat ini di Kota Udang terdapat kira-kira 18 pengembang perumahan.

Pihaknya mengakui selama ini belum ada sanksi bagi pengembang yang menyerahkan sarana dan prasarana fasilitas umumnya.

Sebab, Raperda tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kota Cirebon yang memuat aturan pemberian sanksi bagi pengembang juga baru disetujui kemarin.

"Adanya perda ini nantinya sanksi administrasi bisa diberikan pada pengembang yang tidak menyerahkan fasum dan fasosnya," ujar Agung Sedijono.

Baca juga: DPRD Kota Cirebon Sahkan Regulasi Pengelolaan Perumahan dan Permukiman

Sementara Wali Kota Cirebon, Nasrudin Azis, menegaskan disetujuinya raperda tersebut merupakan bentuk nyata keberpihakan Pemkot Cirebon kepada masyarakat.

Pihaknya pun menginstruksikan DPRKP Kota Cirebon untuk mempelajari isi raperda, dan menyosialisasikannya secara masif.

Pasalnya, menurut dia, aturan yang tertuang di dalamnya harus dipedomani, ditindaklanjuti, dan dikoordinasikan dengan pihak terkait lainnya.

"Harus diawasi dan jika terdapat pelanggaran maka berikan sanksi hukum sesuai peraturan yang berlaku," kata Nasrudin Azis.

Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved