TRIBUNCIREBON.COM, CIMAHI - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cimahi menggelar uji coba atau simulasi pembelajaran tatap muka (PTM) mulai Senin (24/5/2021).
Pelaksanaan uji coba digelar selama sepekan di semua jenjang pendidikan dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.
Demikian diungkapkan Kepala Disdik Kota Cimahi Harjono.
"Kami sudah sosialisasi ke sekolah semua jenjang terkait ujicoba PTM. Sekolah mengirim surat ke Disdik untuk mengajukan ikut simulasi yang akan kita tindaklanjuti dengan verifikasi lapangan berdasarkan daftar isian dan daftar periksa," ujarnya, sebagaimana diberitakan covid-19.cimahikota.go.id.
Setelah memastikan kesiapan sekolah menggelar PTM, Disdik Kita Cimahi bakal menetapkan sekolah mana saja yang bisa menggelar simulasi PTM.
"Kegiatan berlangsung mulai Senin (24/5/2021) selama sepekan. Pelaksanaan teknis diserahkan ke sekolah dengan mengacu SE Juknis Penyelenggaraan PTM tahun 2021/2022 yang merujuk SKB 4 Menteri terbaru," katanya.
Baca juga: Langgar Protokol Kesehatan, Ribuan Warga di India Berkerumun Demi Dapat Obat Ajaib untuk Covid-19
Baca juga: Ini Daftar Orang yang Tak Boleh Disuntik Vaksin Covid-19, Cek Riwayat Kesehatan Sebelum Vaksinasi
Durasi pelaksanaan simulasi PTM dibatasi di tingkat PAUD/TK-SD-SMP-PKBM.
"Siswa dihadirkan dengan kapasitas kelas maksimal 50% tapi tidak mutlak melihat jumlah siswa persekolah," ucapnya.
Dalam pelaksanaan PTM, pengawasan bakal dilakukan Disdik Kota Cimahi dan Satgas Covid-19 kelurahan.
"Kegiatan harus menerapkan prokes ketat, jika saat simulasi muncul penularan di lembaga pendidikan maka akan dihentikan dan langsung dilakukan tindaklanjut secara medis untuk menekan penyebaran covid-19," jelasnya.
Pantauan di lapangan, para siswa sudah hadir di sekolah sejak pukul 06.00. Mereka masuk satu per satu ke sekolah setelah diperiksa di luar. Mereka dicek suhu tubuh, lalu mencuci tangan. Saat di kelas pun mereka menjaga jarak.
Para guru mengawasi dan mengarahkan para siswa saat mengantre masuk. Terlihat pula anggota Babinkamtibmas dan Babinsa turut hadir dalam simulasi PTM tersebut.
"Insya Allah, setiap selesai simulasi, para kepala sekolah, GTK, dan Komite Sekolah langsung melakukan evaluasi utk perbaikan dan persiapan simulasi besok. Mudah-mudahan, Allah memberi kita kekuatan dan kesehatan sehingga besok kita akan melaksanakan simulasi PTM lagi, memonitar lagi, saling mengisi dan menguatkan lagi dalam ikhtiar kita bersama mencerdaskan sekaligus menjaga keselamatan putra-putri kita," kata Harjono.
Diminta Hati-hati
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI tetap berencana melakukan pembukaan sekolah secara tatap muka pada Juli 2021, setelah vaksinasi guru dan tenaga kependidikan dituntaskan.
Sementara Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) tidak merekomendasikan sekolah dibuka kembali pada Juli mendatang karena berkaca pada kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia yang belum tuntas dan adanya potensi berkembangnya varian virus baru.
Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah, mengatakan kebijakan membuka kembali sekolah secara tatap muka ini akan sangat tergantung pada tingkatan pemerintah daerah. Terutama, katanya, dalam hal status zonasi risiko penyebaran Covid-19 di setiap daerahnya.
"Tergantung daerah tersebut masih terkategori zona merah atau bukan. Karena ada resiko yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Ketika akan membuka kembali sekolah, ada berbagai sistem yang memang dilakukan oleh daerah-daerah yang itu berbeda-beda," kata Ledia di Kota Bandung, Jumat (21/5).
Ledia mengatakan contohnya di Jawa Barat, ada sebagian sekolah yang sudah siap menggelar tatap muka dengan sistem sif, ada juga yang siap menggelar sekolah bersama-sama. Semuanya, katanya, akan sangat tergantung kondisi pandemi di bulan Juli.
"Karena sekarang masih naik ya kondisi Covid-19 ini, kita masih cukup tinggi. Apalagi selesai Idul Fitri ini meskipun katanya nggak boleh mudik tapi kan tetap saja dengan ada beberapa kasus baru, ditambah dengan strain virus yang baru," katanya.
Terlebih, katanya, anak-anak peserta didik tidak bisa divaksin, maka yang divaksin duluan adalah guru. Karenanya, sejumlah guru sudah mulai divaksin, termasuk di daerah-daerah yang memang sudah maksimal siap menggelar tatap muka.
Hal lain yang harus dipikirkan dan bagian terpenting, katanya, adalah mobilitas anak atau peserta didik. Pemerintah dan sekolah harus memikirkan bagaimana jemputan anaknya, pengantarnya, transportasi dan komunikasi selama perjalanan, dan lain sebagainya.
"Kemudian itu harus dengan keputusan pemerintah daerah menjadi pertimbangan dalam membukanya. Bisa jadi nanti ada daerah yang bersebelahan, tetapi yang satu dibuka yang atau tidak. Apakah daerah itu kemudian mau melokalisir hanya kecamatan tertentu saja, sangat diserahkan kepada daerah," katanya.
Keputusan final juga, katanya, ada di tangan para orang tua. Ketika orang tua menganggap bahwa pembukaan sekolah kembali ini terlalu berisiko buat anaknya karena memikirkan kondisi kesehatan anak, maka akan dibenarkan untuk tidak sekolah.
"Jadi sekolah tidak boleh mengatakan bahwa anak itu bolos. Tapi harus disediakan fasilitas untuk hibrid juga. Jadi yang online dan offline secara bersamaan, mereka harus menyiapkan sistemnya. Nah ini juga kerumitan tersendiri buat sekolah meskipun kemudian ada relaksasi dana BOS yang diberikan oleh pemerintah pusat," katanya.
Ledia mengatakan pemerintah daerah pun harus mempersiapkan segala sesuatunya jika terjadi lonjakan kasus Covid-19 setelah pembelajaran secara tatap muka ini diselenggarakan. Mulai dari penanganan pelacakan kontak, pengetesan, sampai perawatannya.
Kemendikbudristek memang memberi peluang pula pada kemungkinan metode pembelajaran hibdrid atau penggabungan antara kegiatan tatap muka dan daring, namun masih ada beberapa catatan yang harus diperhatikan.
Campuran pembelajaran tatap muka dan daring yang disebut sebagai pembelajaran hibrid ini harus disiapkan dengan sangat matang dan cermat mengingat begitu beragamnya situasi kondisi, prasarana, dan sarana pembelajaran di daerah.
"Kematangan dan kecermatan penyiapan proses kedua sistem belajar ini sangat diperlukan agar kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung efektif, efisien, dan tidak memberatkan baik bagi murid, pendidik juga orang tua," katanya.
Dalam masa PJJ tanpa hibrid saja, katanya, masih banyak pekerjaan dalam proses pembelajaran seperti bahan ajar, pilihan media ajar, proses evaluasi pembelajaran, belum lagi soal-soal teknis tekait gadget, sinyal dan kuota. Sementara menjelang pembelajaran tatap muka, selain persiapan proses pembelajaran, sekolah pun harus memastikan sarana prasana prokes harus memadai.
lihat foto
![[FULL] Citra Kabinet Prabowo Tercoreng Ulah Ebenezer, Pakar Peringatkan RI Resiko 'Angkut' Relawan](https://img.youtube.com/vi/tp44gIVjStk/mqdefault.jpg)
