Siang Tadi Sempat Ada Demo Buruh Soal Pembayaran THR di Gedung Sate, Begini Tuntutannya

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNCIREBON.COM, BANDUNG - Massa yang tergabung dalam Aliansi Buruh Jawa Barat unjuk rasa di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (21/4/2021).

Di tengah terik matahari, mereka menuntut setiap perusahaan membayar THR para pekerjanya secara penuh tahun ini.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik (DPD FSP LEM) Jawa Barat, Mumahad Sidarta, mengatakan selain mengenai penolakan penundaan dan penyicilan THR, massa pun menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja dan menuntut pengusutan tuntas kasus BPJS Ketenagakerjaan.

Baca juga: Pencairan THR PNS Bakal Lebih Cepat, Nih Jadwal Pencairannya dan Besarannya pun Sesuai Golongan

Baca juga: SOAL Pengajuan Dispensasi Penangguhan THR dari Perusahaan di Majalengka, Begini Kata Disnaker

"Aksi ini ada beberapa tuntutan, terkait THR, itu kan wacananya sebelum ada edaran menteri, ingin dicicil. Kami perjuangkan tahun ini tidak boleh cicil lagi. Situasi 2020 dan 2021 sudah beda jauh. 2020 masih ada PSBB dan tiga bulan pabrik berhenti, sekarang enggak ada," kata Sidarta di lokasi aksi.

Sehingga, katanya, THR tidak boleh dicicil lagi. THR harus diberikan sesuai Permenaker Nomor 6 Tahun 2016, yakni secara penuh tanpa penundaan dan cicilan.

Pemerintah pun diminta segera membuat posko pengaduan THR.

Sidarta pun mengatakan tuntutan lainnya adalah penolakan UU Cipta Kerja. Proses hukumnya, katanya, sudah masuk persidangan di Mahkamah Konstitusi.

"Omnibus Law harus dibatalkan karena merugikan. PKWT sekarnag jadi tidak dibatasi. Kalau tidak ada kepastian kerja ya gimana. Upah sektor mulai hilang, jadi tinggal UMP dan UMK saja. Kenaikan upah jadi sangat kecil dengan rumus baru ini. Tentang pesangon semua dikurangi setengah, PHK semakin mudah," katanya.

Tuntutan ketiga, katanya, seratusan orang pengunjuk rasa ini menuntut agar kasus korupsi BPJS Ketenagakerjaan diusut sampai tuntas.

Aksi buruh ini, katanya, dilakukan juga di daerah lain di Indonesia walau dengan jumlah terbatas dan tetap melaksanakan prokes. 

Pada 1 Mei mendatang, katanya, buruh pun akan melaksanakan unjuk rasa dengan tuntutan yang sama.

Sebelumnya, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat akan menengahi perundingan perusahaan dengan pekerja manakala ada persoalan terkait tunjangan hari raya (THR) Idulfitri.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar Rachmat Taufik Garsadi menyatakan, pihaknya akan melakukan pengawasan untuk memastikan perusahaan memenuhi aturan yang berlaku.

“Kita terus mengawal dengan para pengawas tenaga kerja kita, untuk betul-betul seluruh perusahaan mengikuti aturan dan Perjanjian Kerja Bersama untuk memberikan THR,” kata Taufik di Gedung Sate, 15 April lalu.