Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi Siap Berhenti Jika Kebijakan Impor 1 Juta Ton Beras Salah
Muhammad Lutfi mengaku siap berhenti dari jabatannya jika keputusannya mengenai impor beras sebesar 1 juta ton salah.
lihat foto
Dalam bahan paparannya, Airlangga menjelaskan pemerintah akan melakukan dua kebijakan demi menjaga ketersediaan beras dalam negeri.
Langkah ini diambil terutama setelah ada program bantuan sosial (bansos) beras PPKM, antisipasi dampak banjir, dan pandemi Covid-19.
Dua kebijakan tersebut, pertama, impor 500 ribu ton untuk CBP dan 500 ribu ton sesuai dengan kebutuhan Bulog.
Kedua, penyerapan gabah oleh Bulog dengan target setara beras 900 ribu ton saat panen raya pada Maret sampai dengan Mei 2021, dan 500 ribu ton pada Juni -September 2021.
Baca juga: Istri Ketahuan Selingkuh dengan OKnum TNI, Mengaku Balas Dendam Pada Suami yang Juga Selingkuh
Baca juga: Ramalan Zodiak Besok Selasa 23 Maret 2021, Virgo Siap-siap Ada Masalah, Taurus Saldo Rekening Kosong
Reaksi Masyarakat
Rencana pemerintah melakukan impor beras itu kemudian menuai beragam kecaman.
Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Sonny T Danaparamita mengatakan akan menolak setiap kebijakan yang dapat merugikan negara dan menyengsarakan rakyat.
“Kami akan menolak setiap kebijakan menteri perdagangan yang dapat merugikan negara serta menyengsarakan rakyat. PDI Perjuangan lahir dari rahim rakyat.
Fardhu ain bagi seluruh kader Partai untuk terus memperjuangkan apa yang menjadi amanah rakyat," ujar Sonny melalui keterangannya, Minggu 21 Maret 2021.
Sonny menilai impor beras yang telah disampaikan oleh menteri perdagangan akan membawa dampak kesengsaraan bagi para petani.
“Jika dilakukan saat ini, banjir beras impor nanti pasti akan diikuti oleh banjir air mata para petani Indonesia," ujar wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Jawa Timur III ini.
Tak hanya anggota DPR, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, juga ikut bersuara terkait rencana impor beras itu.
Ia mengatakan jika rencana itu benar terjadi maka hal tersebut akan menghancurkan harga beras dari petani Indonesia.
Menurut Anwarr, jika alasan dilakukan impor karena kualitas, maka yang menjadi pertanyaan adalah nantinya akan dijual ke mana beras hasil para petani dalam negeri?
"Diekspor tentu jelas tidak bisa, lalu oleh para petani kita akan dijual ke mana beras tersebut sementara mereka perlu uang," kata Anwar dalam keterangan tertulisnya, Senin 22 Maret 2021.
