Breaking News:

Sumber Swadaya Masyarakat Dihapus, Pilkades di Majalengka Bersumber Dari APBD dan APBDes

Gelaran Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Majalengka pada tahun ini bakal berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Tribuncirebon.com/Eki Yulianto
Ketua Komisi I DPRD Majalengka, Edi Karsidi saat memberikan keterangan kepada wartawan terkait pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Majalengka. 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNCIREBON, MAJALENGKA- Gelaran Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Majalengka pada tahun ini bakal berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Pasalnya, pembiayaan hajat tingkat desa itu nantinya hanya akan bersumber dari APBD dan APBDes.

Sementara, pembiayaan sumber dari swadaya masyarakat resmi dihapus.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi I DPRD Majalengka, Edi Karsidi, Rabu (24/2/2021).

Baca juga: Ratusan Warga Cibingbin Purwakarta Keracunan Massal Setelah Konsumsi Hidangan Acara Khitanan

Baca juga: Dua Perangkat Desa Selingkuh, Pak Sekdes Ketahuan Kunjungi Rumah Pegawai Desa Tengah Malam

Edi mengatakan, sebelum resmi dihapus, pembiayaan yang bersumber dari swadaya masyarakat bisa digunakan untuk menutupi kekurangan dari APBD dan APBDes.

Namun, pada tahun ini, hal itu tidak bisa dilakukan.

"Hal ini berdasarkan Permendagri No 72 Tahun 2020, mengamanatkan bahwa sumber pembiayaan Pilkades dari APBD dan kekurangannya dari APBDes. Kalau nanti pada pelaksanaannya masih ada sumber lain seperti mengutip dari pihak ketiga apa lagi para calon Kades itu adalah penyimpangan," ujar Edi, Rabu (24/2/2021).

Situasi itu, jelas dia, memintanya agar semua pihak untuk melaksanakan aturan yang telah dibuat.

"Kami akan mendesak kepada Pemkab Majalengka untuk Mengkafer semua biaya Pilkades serentak yang dibutuhkan panitia Pilkades, dan kekurangannya ditanggung oleh APBDes," ucapnya.

Baca juga: Vaksin Covid-19 Tak Boleh Disuntikkan kepada Lansia Dengan Kondisi Ini, Harus Cek Riwayat Penyakit

Lebih jauh Edi menjelaskan, kalau pada akhirnya nanti ternyata kedua sumber dana APBD dan APBDes tidak mencukupi, maka bisa saja Pilkades serentak itu ditunda.

Hanya, pihaknya berharap hal semacam ini jangan sampai terjadi, sehingga diharapkan Pilkades tetap digelar sukses tanpa ekses.

"Biaya yang dibebankan ke APBDes itu sendiri, paling untuk penerapan prokes saat hari pencoblosan, seperti sarung tangan, hand sanitizer, tempat cuci tangan dan prokes yang lainnya, sementara untuk keperluan diluar itu maka anggarannya dari APBD," pungkasnya.

Adapun, pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Majalengka akan dihelat pada 22 Mei 2021 mendatang.

Penulis: Eki Yulianto
Editor: Mutiara Suci Erlanti
Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved