Breaking News:

Surat AHY Tak Dibalas Jokowi, Partai Demokrat: Ada Urusan Kekuasaan yang Jadi Anak Buah Presiden

Menurutnya persoalan rencana kudeta dari Partai Demokrat disebut bukan hanya persoalan internal saja, karena diduga melibatkan pejabat negara

Capture Kompas TV
Jokowi di debat capres 2019: Surat AHY Tak Dibalas Jokowi, Partai Demokrat: Ada Urusan Kekuasaan yang Jadi Anak Buah Presiden 

TRIBUNCIREBON.COM - Sekretaris Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Andi Mallarangeng, menyikapi sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak membalas surat AHY. 

Menurutnya persoalan rencana pengambilalihan paksa atau kudeta Agus Harimurti Yudhoyono dari Partai Demokrat disebut bukan hanya persoalan internal saja, karena diduga melibatkan pejabat negara. 

"Ini bukan urusan internal partai semata. Ada masalah internal partai, itu akan diselesaikan dengan ketentuan-ketentuan internal partai sesuai AD/ART, tapi ada urusan elemen kekuasaan ini yang menjadi anak buah presiden," ujar Andi saat dihubungi, Jakarta, Kamis (4/2/2021).

"Oh tidak benar kata pak Moeldoko, semuanya tidak benar. Saya sih berharap mudah-mudahan tidak benar ada restu dari istana dan segala macem (terkait rencana kudeta)," sambung Andi Mallarangeng. 

Pengamat Ungkap Isu Kudeta AHY Muncul Ada Kaitan dengan Kemenangan Aklamasi AHY di Kongres Demokrat

Marzuki Alie Ancam Bongkar Borok Demokrat Kalau Terus Dituduh Kudeta AHY, Pengamat Ngaku Heran

Namun, Andi menyebut Presiden Jokowi memiliki hak untuk tidak menjawab surat tersebut, meski isi surat itu hanya untuk mengklarifikasi keterlibatan pejabat negara berdasarkan keterangan yang diterima DPP Demokrat.

"Ini kan pada kepentingan pak Jokowi sendiri untuk menjawab, karena mengetahui klarifikasi bagaimana urusan pak Moeldoko ini. Tapi kalau presiden tidak merasa tidak perlu menjawab, ya tidak apa-apa," papar Andi. 

Sebelumnya, Presiden Jokowi tidak akan menanggapi surat dari Ketua Umum Demokrat AHY yang meminta klarifikasi adanya gerakan kudeta partai Demokrat yang melibatkan orang di lingkaran Istana. 

Hal itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara, Pratikno dalam video yang diterima Tribunnews.com, Kamis, (4/2/2021).

"Kami tidak perlu menjawab surat tersebut," kata Pratikno.

Alasannya menurut dia, masalah tersebut merupakan masalah internal partai Demokrat.

Halaman
1234
Editor: Mumu Mujahidin
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved