Indramayu Jadi Daerah dengan Kondisi Tanggul Paling Kritis Sepanjang DAS Cimanuk, Banjir Ancam Warga
Hal tersebut seiring dengan banyaknya kondisi tanggul sungai yang kritis dan rawan jebol.
Penulis: Handhika Rahman | Editor: Mumu Mujahidin
lihat foto
Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman
TRIBUNCIREBON.COM, INDRAMAYU - Bencana banjir mengancam masyarakat di Kabupaten Indramayu di musim penghujan sekarang ini.
Hal tersebut seiring dengan banyaknya kondisi tanggul sungai yang kritis dan rawan jebol.
Berdasarkan kegiatan susur sungai yang dilakukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Indramayu, ditemukan ada sebanyak 9 titik tanggul yang rawan jebol di Daerah Aliran Sungai (DAS) Cimanuk.
Susur sungai itu baru dilakukan pada wilayah selatan di Kecamatan Bangodua ke utara sepanjang 10 kilometer.
Jumlah titik tanggul rawan jebol itu pun diprediksi akan semakin bertambah karena kegiatan susur sungai ini masih terus berlanjut.
Ketua FPRB Kabupaten Indramayu, M Alam Sukmajaya bahkan menyampaikan, kondisi tanggul di Kabupaten Indramayu bahkan menjadi yang paling kritis di banding daerah yang dilintasi DAS Cimanuk lainnya.
Hal ini karena geografis Kabupaten Indramayu berada di ujung atau hilir Sungai Cimanuk.
"Ini jadi persoalan yang mendesak," ujar dia kepada Tribuncirebon.com di sela-sela pelatihan mitigasi bencana di GOR Singalodra di Desa/Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Kamis (24/12/2020).
Ia berharap, ke depan semua kepala daerah yang terlintasi DAS Cimanuk seperti Kabupaten Garut, Kabupaten Majalengka, hingga Kabupaten Indramayu bisa duduk bersama membahas persoalan tersebut.
M Alam Sukmajaya juga mengharapkan adanya peran serta dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil untuk memfasilitasi pertemuan tersebut.
"Bagaimana pemerintah daerah ini bisa duduk bersama melihat kondisi alur Sungai Cimanuk hari ini. Saya pikir, Indramayu tidak bisa menyelesaikan sendiri, Majalengka atau Garut juga tidak bisa menyelesaikan sendiri," ucapnya.
Di Kabupaten Indramayu, diakui M Alam Sukmajaya, kekurangan personil menjadi persoalan utama.
Termasuk dari sisi kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tidak cukup untuk melakukan penanggulangan.
"Karena ini kan sebenarnya wilayahnya BBWS dan Kementerian PUPR yang mempunyai kewenangan. Makanya kami menyarankan kapan waktu kalau memungkinkan pemerintah daerah ini bisa dikumpulkan melalui pak Gubernur, kemudian BPBD dan FPRB juga bisa dilibatkan," ucap dia.
Baca juga: Waspada 9 Titik Tanggul Sungai Cimanuk di Indramayu Rawan Jebol, Kemungkinan Akan Bertambah
Baca juga: Kisah Cinta Mantan Murid dan Gurunya Berakhir Manis: Lulus, Cari Kerja, Tahun Depan Aku Lamar Ibu
