DPRD Majalengka Desak Bupati Lakukan Reformasi Birokrasi di Tubuh OPD
di tengah pandemi Covid-19 seperti ini seharusnya Pemkab Majalengka mampu mengarahkan jajaran birokratnya untuk bekerja lebih optimal
Penulis: Eki Yulianto | Editor: Machmud Mubarok
lihat foto
Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto
TRIBUNCIREBON.COM, MAJALENGKA - Menanggapi buruknya kinerja para organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menangani kasus Covid-19, ditanggapi serius oleh DPRD Majalengka.
Wakil Ketua DPRD Majalengka, Asep Eka Mulyana mendesak Bupati melakukan reformasi birokrasi di tubuh OPD.
Terutama, kepada OPD yang kinerjanya buruk dan tidak terlalu memiliki peran dalam membantu mencegah penambahan kasus virus Corona.
Baca juga: Cara Makan Bawang Putih yang Benar, Khasiatnya Tak Terduga, Apalagi Jika Dikonsumsi Saat Pagi
Baca juga: Dapat Banyak Ancaman, Nikita Mirzani Tambah CCTV di Rumahnya: Soalnya Aku Tuh Rawan
Baca juga: Tampil Nyentrik Ala Santri Saat Mencoblos, M Sholihin Optimistis Bisa Pimpin Indramayu
"Terlepas opini kinerja buruk birokrasi ini merupakan pandangan Pak Bupati sendiri, atau ada opini pihak lain, dari Bapak Gubernur misalnya, ini persoalan serius yang dihadapi Pemkab Majalengka," ujar Asep saat dikonfirmasi, Rabu (9/12/2020).
Dikatakan dia, bahwa di tengah pandemi Covid-19 seperti ini seharusnya Pemkab Majalengka mampu mengarahkan jajaran birokratnya untuk bekerja lebih optimal dalam melayani masyarakat.
"Jika memang Pak Bupati merasa kinerja birokrasinya buruk, jangan ragu lakukan revitalisasi atau perombakan di jajaran eksekutif, sebab tidak ada istilah bawahan yang salah, semua bergantung kembali pada pimpinan, kami di DPRD pasti mendukung langkah Pak Bupati untuk percepatan capaian visi Majalengka Raharja," ucapnya.
Politisi Partai Golkar itu pun turut mempertanyakan capaian yang telah dilakukan Pemkab Majalengka guna mewujudkan Majalengka Raharja.
"Mengingat sekarang kita memasuki tahun ketiga kepemimpinan Bupati Karna Sobahi dan Tarsono D Mardiana sudah sampai mana capaian visi Majalengka Raharja, harus ada evaluasi secara menyeluruh.
Jika pun ada beban terkait dukung mendukung dalam proses pilkada yang lalu, sudah saatnya kepemimpinan Karna-Sobahi melepaskan beban tersebut," tegasnya.
Oleh karena itu, Jipep sapaan akrabnya mendesak Bupati untuk melakukan reformasi birokrasi yang dinilai masih belum maksimal dalam bekerja.
Tentunya, dalam hal membantu mewujudkan visi misi yang dijanjikan saat kampanye Pilkada lalu.
"Meskipun bisa dibilang terlambat, waktunya sekarang mengambil sikap the right man in the right place, melakukan pembenahan birokrasi sehingga kinerja pemerintahan lebih optimal," tandasnya.
