Breaking News:

Pilkada Serentak 2020

Pilkada Indramayu dan Pangandaran Jadi Ajang Taruhan Pejudi Besar dari Luar Daerah, Bagi-bagi Uang

Judi di ajang pilkada itu, melibatkan orang luar dan untuk memenangkan jagoannya, akan melakukan politik uang.

TribunJabar.id/Mega Nugraha
Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Unpad, Prof Muradi dalam Diskusi Jelang Pencoblosan yang digelar Indonesia Political Research Consulting (IPRC) di Jalan Dr Setiabudi Kota Bandung, Senin (7/12/2020). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha

TRIBUNCIREBON.COM, BANDUNG - Aktivitas perjudian di Pilkada serentak 2020 di Jabar perlu diwaspadai khususnya di Pilkada Kabupaten Indramayu dan Pangandaran. 

"Kerawanan mungkin di dua tempat. Pangandaran dan Indramayu. Di Pangandaran karena sudah masuk penjudi luar yang menjadikan pilkada sebagai ajang untuk berjudi," ujar Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Unpad, Prof Muradi dalam Diskusi Jelang Pencoblosan yang digelar Indonesia Political Research Consulting (IPRC) di Jalan Dr Setiabudi Kota Bandung, Senin (7/12/2020).

Judi di ajang pilkada itu, melibatkan orang luar dan untuk memenangkan jagoannya, akan melakukan politik uang.

Baca juga: Polisi: Ada Rekaman Suara Laskar FPI Sudah Tahu Dikuntit, Lalu Menyerang di Pintu Tol, 3 Tembakan

Baca juga: Polisi Klaim Anggotanya Diserang Loyalis Habib Rizieq Pakai Senjata Api, Jubir FPI: Gak Punya Senpi

Baca juga: Golkar Pecat Abdul Rozak Muslim Dari Kader, Butut Kasus Suap Pengaturan Proyek di Indramayu

Baca juga: Ridwan Kamil Warning Habib Rizieq Shihab, Jangan Bawa Massa Saat Hadiri Pemanggilan di Polda Jabar

"Jadi yang ngasih uang itu bukan calon, tapi si penjudi tadi. Mereka ingin si A harus menang. Untuk Indramayu ada tapi levelnya baru naik dikit, di level desa kuat tuh," ucapnya. 

Lantas, disinggung soal aktivitas perjudian itu memicu konflik horizontal, kata dia, potensinya kecil karena para penjudi itu dari luar daerah.

"Konfliknya karena menang dan kalah tadi. Tapi ini kan bicara orang luar masuk daerah, kalau ketahuan dan publiknya tidak menerima, dengan sendirinya akan terlokalisasi. Kalau ketahuan, Bawaslu harus melokalisir," ucap pria bergelar profesor itu.

Sementara itu, soal partisipasi pemilih sebagai salah satu indikator berhasilnya pemilihan umum, ia memprediksi angka partisipasi bakal normatif.

"Untuk Jabar, prediksi kami partisipasi politik masih normatif. Antara 60 persen sampai 70 persen, bisa ke 80 persen. Kecuali di Pilkada Kota Depok, sangat berat karena akses media oleh pemilih kuat. Orang datang saja belum tentu datang, mungkin di bawah 60 persen karena khawatir Covid 19," ujarnya. 

Pilkada serentak di Jabar melibatkan delapan daerah. Yakni Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, Cianjur, Tasikmalaya, Kabupaten Bandung, Kabupaten Tasikmalaya,Indramayu dan Pangandaran. 

Halaman
12
Editor: Machmud Mubarok
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved