Fraksi PDI Perjuangan Tak Terima Kadernya Dilengserkan dari Posisi Ketua DPRD Kuningan

Laporan Kontributor Kuningan, Ahmad Ripai

TRIBUNCIREBON.COM, KUNINGAN - Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kuningan tak terima dengan pelengseran Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy dalam rapat paripurna, Jumat (13/11/2020) malam. Nuzul merupakan kader PDIP yang duduk di pucuk pimpinan DPRD Kuningan.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Kuingan, Dede Sembada diketahui sempat mengikuti awal rapat paripurna internal DPRD Kuningan dan melakukan interupsi.

“Pemberhentian pimpinan DPRD tidak bisa diterima karena bertentangan dengan Aturan Tata Tertib DPRD. Pemberhentian itu dapat dimungkinkan dalam dua hal, pertama pimpinan DPRD melanggar sumpah janji dan kode etik,” katanya.

Baca juga: Pria di Bandung Menantang Polisi Berkelahi hingga Ngaku Nyabu Viral di Medsos, Begini Nasibnya

Baca juga: Ibnu Jamil Genit ke Wanita Lain Dibahas Mantan Istri Kekasih Ririn Ekawati: Nilai Sendiri Ajalah

Baca juga: Hati-hati Penderita Diabetes Tidak Boleh Konsumsi Buah Sembarangan, Ini Daftar Buah Berbahaya

Baca juga: Daftar Harga HP Oppo Terbaru November 2020, Oppo A5, Oppo Reno 4, Oppo Find X2 Pro Mulai Rp 1 Jutaan

Desem sapaan Ketua Fraksi PDIP DPRD Kuningan ini menilai bahwa putusan tidak memenuhi unsur baik  di pasal 36 ayat 3 PP 12/2018.

“Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib dan ketentuan Peraturan DPRD Pasal 124 ayat 2 Peraturan Tata Tertib nomor 1 tahun 2019. Selain itu kami berpandangan sanksi yang disampaikan oleh BK terhadap saudara Nuzul Rachdy juga terlalu berat," katanya.

Desem yang juga mantan Wakil Bupati Kuningan ini mengatakan, bahwa apa yang dilakukan Nuzul Rachdy itu perbuatan tidak disengaja dan tidak berulang-ulang.

"Kami Fraksi PDIP tidak akan mengikuti proses paripurna ini, karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,"  katanya.

Di tempat sama, anggota fraksi PDIP DPRD Kuningan, Rana Suparman mempermasalahkan tidak dinyanyikannya Lagu Kebangsaan Indonesia Raya sebelum rapat dimulai. 

“Kami mengingatkan bahwa dalam mengawali segala kegiatan pemerintah itu hendaknya diawali dengan menyanyikan Indonesia Raya. Karena itu sebagai bentuk konsensus kita, bahwa kita mendeklirkan diri sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” katanya.

Sekadar informasi bahwa dalam pelaksanaan sidang paripurna internal DPRD Kuningan di hadiri sebanyak 40 anggota DPRD Kuningan dari masing – masing Fraksi Demokrat, Golkar, PKS, PKB, PPP,PAN, dan Fraksi Gerindra Bintang DPRD Kuningan.

Sebelumnya diberitakan, Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy resmi dilengserkan dari jabatan ketua dewan.  Hal itu dilakukan dalam rapat Paripurna Internal DPRD Kuningan, mengenai pengumuman putusan badan Kehormatan (BK) DRPD Kuningan nomor 001/put/X/2020 dan pengambilan rancangan keputusan DPRD Kuningan, Jumat (13/11/2020) malam.

“Seperti kita lihat tadi yang hadir di forum ini sepakat, hasil putusan pada malam ini soal rancangan dan putusan Ketua DPRD Kuningan,” kata Wakil Ketua DPRD Kuningan Dede Ismail yang memimpin rapat paripurna.

Mengenai kekosongan jabatan Ketua DPRD Kuningan, politisi Gerindra ini mengatakan, sejak diumumkan dalam paripurna kekosongan Ketua DPRD ini harus diisi dari salah satu dari ketiga pimpinan DPRD.

Prosesi sidang paripurna diketahui tidak diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.