Breaking News:

RSUD Kota Bandung Mulai Terapkan Pembekuan Peserta BPJS Kesehatan Jika Tak Ada NIK

Humas RSUD Kota Bandung, Chairudin Latupono mengatakan, pihaknya sudah menerima surat edaran dari BPJS sejak 27 Oktober 2020.

Editor: Mumu Mujahidin
Kolase
Ilustrasi BPJS Kesehatan 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurahman.

TRIBUNCIREBON.COM, BANDUNG - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bandung mulai menerapkan kebijakan pembekuan peserta BPJS non penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI JK) jika tidak dilengkapi dengan NIK.

Humas RSUD Kota Bandung, Chairudin Latupono mengatakan, pihaknya sudah menerima surat edaran dari BPJS sejak 27 Oktober 2020.

Surat tersebut bersifat sangat mendadak dan harus segera ditindak lanjuti.

"Setelah kita cek, ini seluruh Indonesia kebijakan itu diberlakukan oleh BPJS dan itu adalah berdasarkan adanya temuan dari KPK yang mungkin ada yang masih belum lengkap data kependudukannya.

Kemudian harus dilakukan updating, jadi ini tidak menutup kemungkinan, termasuk kami PNS, TNI, Polri atau peserta non PBI akan terjadi seperti demikian," ujar Chairudin Latupono saat dihubungi, Minggu (1/11/2020).

Chairudin Latupono belum dapat menjelaskan apa saja yang menjadi kendala dalam penerapan kebijakan tersebut.

Sebab, kata dia, ini baru hari pertama dan biasanya baru ketahuan peserta BPJS belum melakukan updating atau tidak dilengkapi NIK saat mendaftar di IGD atau rawat jalan.

"Memang di awal-awal ini bakal ada kendala karena pemberlakuannya mendadak dan sosialisasinya juga kurang, sehingga nantinya masyarakat akan kesulitan untuk berobat," katanya.

Menurut dia, peserta BPJS yang belum dilengkapi NIK akan ketahuan ketika melakukan pendaftaran di Rumah Sakit.

Baca juga: Haji Bolot Punya 10 Rumah dan 13 Mobil, Digadang-gadang Kalahkan Harta Kekayaan Raffi Ahmad

Baca juga: Lucky Hakim Endorse Mangga Indramayu di Kebun Petani, Ngaku Cinta hingga Relakan Waktu Kampanye

Sedangkan untuk pasien yang sudah masuk atau dirawat, tidak ada masalah karena database kepesertaannya sudah ke luar dan menjadi jaminan untuk klaim BPJS.

 "Yang dirawat itu database nya sudah keluar, artinya dia mau dirawat keluarlah surat eligibilitas peserta, sehingga kalau untuk yang mau pulang kapan saja bisa, yang jadi masalah adalah orang yang mau (masuk) dirawat di IGD atau Poli umum," katanya.

Masyarakat tidak perlu risau meski kepesertaannya belum dilengkapi NIK karena Rumah Sakit tetap akan melakukan pelayanan 24 jam.

"Menurut UU 44, bahwa rumah sakit itu unsurnya pelayanan, inikan terkait tentang penjaminan yah, ini kita kesampingkan dulu, rumah sakit itu lebih mengedepankan pelayanannya yang diutamakan kedaruratannya.

Jadi kalau misalkan ada pasien yang darurat harus ditangani, itu akan kita tangani dulu karena terkait tentang administrasinya bisa secara menyusul untuk diusulkan," ucapnya.

Baca juga: Peserta BPJS Kesehatan Golongan Wajib Registrasi Mulai 1 November 2020, Begini Caranya

Baca juga: BPJS Kesehatan Catat Ajuan Pembiayaan Pasien Covid-19 di Wilayah Cirebon Capai Rp 66,3 Miliar

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved