Waspada! Demo Mahasiswa Bisa Jadi Klaster Baru Covid-19, Dinkes Kota Bandung Akan Tes Cepat Pedemo
Unjuk rasa yang kembali kembali terjadi di beberapa daerah di Bandung Raya dapat menjadi klaster baru penularan virus corona.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurahman.
TRIBUNCIREBON.CO, BANDUNG - Unjuk rasa yang kembali kembali terjadi di beberapa daerah di Bandung Raya dapat menjadi klaster baru penularan virus corona.
Demikian dikatakan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung, Rita Verita saat dihubungi, Selasa (20/10/2020).
Menurutnya, penularan dapat terjadi jika masyarakat abai dengan penerapan protokol kesehatan.
Baca juga: Abah Okib Si Penjual Pisang Rutin Beri Hadiah Al Fatihah untuk Soekarno, Dilakukan Setiap Mau Makan
Baca juga: Doa Untuk Orang Sakit Supaya Diangkat Penyakitnya dan Sembuh, Pernah Dilafalkan Nabi Muhammad SAW
Baca juga: Coba Minum Air Kelapa di Tiga Waktu Ini, Khasiatnya Dahsyat Untuk Kesehatan
Dalam unjuk rasa, kata dia, biasanya banyak masyarakat yang tidak perhatian protokol kesehatan, terutama soal menjaga jarak, sehingga potensi adanya klaster sangat memungkinkan terjadi.
"Kalau memang tidak melakukan protokol kesehatan dengan ketat bisa saja terjadi (klaster virus corona)," ujar Rita, Selasa (20/10/2020).
Rita mengaku sudah berkoordinasi dengan Dokpol Polrestabes Bandung untuk melakukan rapid test jika terjadi unjuk rasa di Kota Bandung.
"Terkait rapid test, Dinkes masih melakukan koordinasi dengan Dokpol Polrestabes Bandung," katanya.
Pada aksi unjuk rasa penolakan undang-undang Cipta Kerja pekan lalu, Polrestabes Bandung menyatakan ada 13 orang peserta unjuk rasa dinyatakan reaktif virus corona.
Hal ini kemudian ditindaklanjuti oleh Laboratorium Kesehatan Daerah Pemprov Jabar untuk melakukan swab test dan hasilnya dinyatakan negatif.
Pekan ini, sejumlah kelompok masyarakat mulai dari buruh, mahasiswa dan lembaga swadaya masyarakat berencana kembali melakukan unjuk rasa.
Demo di Gedung Sate
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Kabinet Eksplorasi Makna (Kema) Universitas Padjadjaran (Unpad) berunjuk rasa di depan Gedung Sate, (20/10).
Dalam aksi yang berlangsung selama sekitar sejam tersebut, mereka mendesak agar Omnibus Law UU Cipta Kerja dicabut. Mereka pun mengkritik satu tahun jalannya Pemerintahan RI di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
"BEM Kema Unpad dan teman-teman mahasiswa Unpad tujuannya melanjutkan api perjuangan soal penolakan Omnibus Law yang sudah bergejolak sejak awal tahun yang tak digubris pemerintah," ujar koordinator lapangan aksi tersebut, Rizal Ilham Pratama, Selasa (20/10).
Menurut Rizal selama satu tahun masa kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf pun, banyak janji kampanye yang belum juga ditepati. BEM Kema Unpad pun kembali mengingatkan agar janji-janji tersebut segera ditepati.
"Apalagi hari ini adalah peringatan satu tahunnya Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin. Ini menandakan satu tahun yang penuh derita bagi rakyat, saat masa kampanye hanya menjadi janji. Aksi ini bukan jalan satu-satunya, suara yang kita lantangkan di media dan forum diskusi tak digubris," tuturnya.
Pihaknya pun menyesalkan DPR dan Pemerintah RI yang tidak fokus dalam menghadapi pandemi Covid-19. Seharusnya, katanya, pemerintah tidak memaksa masyarakat berkerumun berunjuk rasa yang menentang kebijakan-kebijakan tidak pro rakyat.
Dalam aksi tersebut, aparat kepolisian dan TNI bersiaga di sekitar Gedung DPRD Jabar dan Gedung Sate. Arus lalu lintas pun terpantau ramai dan tanpa pengalihan arus lalu lintas atau penutupan jalur.
Ratusan mahasiswa juga berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Jawa Barat, Selasa (20/10). Mereka mengkritisi kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin yang telah berjalan selama setahun tetapi dinilai belum membuat perubahan bangsa secara signifikan ke arah yang lebih baik.
Para mahasiswa tersebut mengenakan jas almamater masing-masing kampusnya, dari mulai Universitas Padjadjaran, Telkom University, sampai Universitas Islam Bandung. Sempat diguyur hujan, mereka tetap berorasi di depan pagar Kantor DPRD Jabar.
Mereka pun mengkritisi pemerintah yang tidak melibatkan masyarakat dan buruh secara lebih luas dalam membahas UU Cipta Kerja. Karenanya, mereka menentang pengesahan omnibus law tersebut.
Dalam aksinya, mereka mendesak supaya bisa bertemu dengan perwakilan anggota dewan demi menyampaikan aspirasinya. Aparat kepolisian dan TNI terlihat berjaga di lokasi unjuk rasa.
Sebelumnya, mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Kabinet Eksplorasi Makna (Kema) Universitas Padjadjaran (Unpad) berunjuk rasa di depan Gedung Sate, (20/10).
Dalam aksi yang berlangsung selama sekitar sejam tersebut, mereka mendesak agar Omnibus Law UU Cipta Kerja dicabut. Mereka pun mengkritik satu tahun jalannya Pemerintahan RI di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
"BEM Kema Unpad dan teman-teman mahasiswa Unpad tujuannya melanjutkan api perjuangan soal penolakan Omnibus Law yang sudah bergejolak sejak awal tahun yang tak digubris pemerintah," ujar koordinator lapangan aksi tersebut, Rizal Ilham Pratama, Selasa (20/10).
Menurut Rizal selama satu tahun masa kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf pun, banyak janji kampanye yang belum juga ditepati. BEM Kema Unpad pun kembali mengingatkan agar janji-janji tersebut segera ditepati.
"Apalagi hari ini adalah peringatan satu tahunnya Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin. Ini menandakan satu tahun yang penuh derita bagi rakyat, saat masa kampanye hanya menjadi janji. Aksi ini bukan jalan satu-satunya, suara yang kita lantangkan di media dan forum diskusi tak digubris," tuturnya.
Pihaknya pun menyesalkan DPR dan Pemerintah RI yang tidak fokus dalam menghadapi pandemi Covid-19. Seharusnya, katanya, pemerintah tidak memaksa masyarakat berkerumun berunjuk rasa yang menentang kebijakan-kebijakan tidak pro rakyat.
Dalam aksi tersebut, aparat kepolisian dan TNI bersiaga di sekitar Gedung DPRD Jabar dan Gedung Sate. Arus lalu lintas pun terpantau ramai dan tanpa pengalihan arus lalu lintas atau penutupan jalur. (Sam)
