Menkes Terawan Cuma Ngomong 'Sudah Cukup' Saat Diminta Bicara, Ditugasi Jokowi Urus Vaksin Gratis

TRIBUNCIREBON.COM - Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto ikut serta dalam jumpa pers usai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2020).

Namun, Terawan yang keberadaannya disorot selama pandemi Covid-19 tak memberikan keterangan apapun. Adapun rapat terbatas tersebut membahas mengenai antisipasi penyebaran Covid-19 saat libur panjang akhir Oktober 2020. 

Seusai rapat, para menteri menggelar konferensi pers dari Kantor Presiden. Keterangan pers para menteri itu juga disiarkan di akun YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga: Mantan Kapolri Dai Bachtiar Ungkap Keuntungan Bagi Daerah, Jika Nina Agustina Jadi Bupati Indramayu

Baca juga: Siap-siap Warga Jabar, Pekan Ini Penyuntikan Vaksin Covid-19, Kang Emil: Vaksin dari Luar Negeri

Baca juga: Kota Cirebon dan Kabupaten Bekasi Masih Zona Merah Covid-19, Tingkat Kematian di Jabar Menurun

Selain Menkes Terawan, hadir Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo.

Muhadjir bicara terlebih dahulu. Ia mengabarkan keputusan rapat bahwa cuti bersama Maulid Nabi Muhammad SAW pada 28 dan 30 Oktober mendatang tidak dibatalkan.

Dengan begitu, akan ada libur panjang selama lima hari dari 28 Oktober-1 November karena cuti bersama itu berhimpitan dengan hari Sabtu dan Minggu.

Menurut Muhadjir, Presiden Jokowi sudah meminta jajarannya untuk mewaspadai dampak libur panjang ini terhadap penyebaran Covid-19.

Setelah itu, Muhadjir meminta para pejabat yang mendampinginya untuk memberi penjelasan. Muhadjir memberi kesempatan bicara pertama ke Mendagri karena ini berkaitan dengan maslah kebijakan di masing-masing daerah untuk mengantisipasi libur panjang.

"Kemudian yang kedua Bapak Menkes karena ini berkaitan dengan masalah kebijakan-kebijakan kementerian kesehatan sebagai penanggung jawab dalam penanganan masalah Covid-19," kata Muhadjir.

Terakhir, Muhadjir juga meminta Doni Monardo selaku Ketua Satgas Covid-19 untuk memberi penjelasan terkait kondisi terakhir pandemi Covid-19 saat ini. 

Mendagri Tito lalu menjelaskan soal pentingnya peran kepala daerah dalam mencegah penyebaran Covid-19 saat libur panjang.

Salah satunya adalah dengan mengawasi tempat wisata agar tidak melebihi kapasitas. Setelah Tito berbicara lima menit dan turun dari podium, Muhadjir pun mempersilahkan Menkes untuk memberi keterangan.

"Dari Pak Menkes, ada?" kata Muhadjir sambil menengok ke arah Terawan.

"Sudah, cukup," jawab Terawan.

Akhirnya setelah itu giliran Doni Monardo yang berbicara. Ia menjelaskan bahwa libur panjang akhir Juli dan pekan ketiga Agustus lalu yang berdampak cukup signifikan pada kenaikan kasus Covid-19.

Oleh karena itu, ia menekankan libur panjang kali ini harus diantisipasi.   

Ia juga kembali mengingatkan masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak aman dan mencuci tangan secara rutin.

Adapun keberadaan Menkes Terawan yang jarang tampil dan bicara di publik selama pandemi ini sempat disorot sejumlah pihak.

Jurnalis sekaligus presenter Najwa Shihab bahkan sampai mewawancarai bangku kosong untuk menyindir Terawan yang tidak pernah mau hadir saat diundang ke acara talkshow Mata Najwa.

Menurut Najwa, kehadiran pejabat seperti Terawan sangat diperlukan untuk memberi penjelasan kepada publik terkait situasi pandemi Covid-19 di Indonesia.

Tugas Mengurus Vaksinasi Gratis

Presiden Joko Widodo menugaskan dua menterinya dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19, yaitu Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir.

Terawan akan mengurusi vaksinasi gratis kepada masyarakat tidak mampu. Sementara itu, Erick akan mengurusi vaksinasi untuk peserta mandiri alias yang berbayar.

"Menurut saya, untuk vaksin yang gratis untuk rakyat itu urusannya Menteri Kesehatan, untuk yang mandiri berarti yang bayar itu urusannya BUMN," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2020).

Pemerintah sebelumnya sudah memetakan ada 160 juta masyarakat Indonesia yang akan mendapat vaksinasi sepanjang tahun 2021.

Dari jumlah itu, ada sebanyak 86 juta peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang akan mendapat vaksin secara gratis.

Jokowi menilai, pelaksanaan vaksinasi antara yang gratis dan berbayar ini memang harus dipisah sejak awal.

Dengan begitu, pembagian tugasnya juga menjadi jelas.

"Kalau enggak seperti ini nanti siapa yang tanda tangan menjadi tidak jelas, siapa yang tanggung jawab," kata dia.

Adapun saat ini pemerintah telah melakukan finalisasi pembelian vaksin untuk Covid-19 dari tiga perusahaan produsen, yakni Cansino, G42/Sinopharm, dan Sinovac.

Ketiga perusahaan itu telah sepakat menyediakan vaksin untuk Indonesia pada November mendatang. Jumlah vaksin yang disanggupi oleh masing-masing perusahaan beragam, tergantung dari kapasitas produksi dan komitmen kepada pembeli lain. 

Pemerintah mengakui, vaksin dari ketiga perusahaan tersebut kini baru masuk pada tahap akhir uji klinis fase ketiga. Namun, ketiga vaksin itu sudah dalam proses mendapatkan emergency use authorization (EUA) di sejumlah negara.

Baca juga: Mantan Kapolri Dai Bachtiar Ungkap Keuntungan Bagi Daerah, Jika Nina Agustina Jadi Bupati Indramayu

Baca juga: BMKG Keluarkan Peringatan Dini Cuaca Ekstrem Selasa 20 Oktober: 21 Wilayah Potensi Hujan Lebat

Baca juga: VIRAL! 20 Tahun Terpisah, Perempuan di Tasikmalaya Ini Dipertemukan Kembarannya Lewat Medsos Tik Tok

Hati-hati Sampaikan Harga

Presiden Joko Widodo meminta para menterinya berhati-hati dalam menyampaikan kebijakan pengadaan vaksin Covid-19 ke masyarakat.

Bahkan, Jokowi mengatakan harga vaksin Covid-19 tak harus disampaikan ke masyarakat. Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2020).

"Saya harapkan, betul-betul disiapkan mengenai vaksin, mengenai komunikasi publiknya terutama yang berkaitan dengan halal dan haram, yang berkaitan dengan harga, yang berkaitan dengan kualitas, dan nanti yang berkaitan dengan distribusinya seperti apa," kata Jokowi.

"Meskipun tidak semuanya perlu kita sampaikan ke publik, harga ini juga tidak harus kita sampaikan ke publik," lanjut dia.

Ia pun meminta para menterinya mengelola komunikasi publik tentang vaksin Covid-19 secara baik sehingga tak ada penolakan dari masyarakat saat proses vaksinasi. Kepala Negara lantas menyinggung Undang-undang (UU) Cipta Kerja yang menurutnya tak disampaikan secara menyeluruh ke publik.

Hasilnya muncul penolakan besar-besaran terhadap UU tersebut di masyarakat.

"Vaksin ini saya minta jangan tergesa-gesa karena sangat kompleks, menyangkut nanti persepsi di masyarakat. Kalau komunikasinya kurang baik bisa kejadian kayak Undang-undang Cipta Kerja," tutur Jokowi.

"Hati-hati, disiapkan betul. Siapa yang gratis, siapa yang mandiri? Dijelasin betul. Harus detail ini. Ini jangan sampai nanti dihantam oleh isu, dipelintir kemudian kejadiannya bisa masyarakat demo lagi karena sekarang memang masyarakat pada posisi yang sulit," lanjut Jokowi.

Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir memastikan harga vaksin Covid-19 dari Sinovac di Indonesia tidak akan memberatkan.

Dia memperkirakan harga vaksin berada di kisaran Rp 200.000 per dosisnya. 

Hal ini diungkapkan Honesti untuk menanggapi pemberitaan yang menyatakan bahwa Sinovac sudah menandatangani kontrak pengadaan vaksin dengan Brazil yang akan menjualnya dengan harga 1,96 dollar AS per dosis.

“Informasi harga vaksin Covid-19 di Brazil, telah kami klarifikasi ke pihak Sinovac. Mereka sudah mengirimkan surat elektronik resmi ke Bio Farma yang memastikan bahwa informasi dalam pemberitaan tentang kontrak pembelian 46 juta dosis dengan nilai kontrak 90 juta dollar AS dengan pemerintah Brazil tidak tepat, dan mengenai harga 1,96 dollar AS per dosis pun tidak tepat,” ujar Honesti dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/10/2020).

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ketika Menkes Terawan Memilih Diam meski Diberi Kesempatan Berbicara", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2020/10/19/16045791/ketika-menkes-terawan-memilih-diam-meski-diberi-kesempatan-berbicara.
Penulis : Ihsanuddin
Editor : Diamanty Meiliana

Download aplikasi Kompas.com untuk akses berita lebih mudah dan cepat:
Android: https://bit.ly/3g85pkA
iOS: https://apple.co/3hXWJ0L