Ridwan Kamil Minta Pemkot Bandung Tanggung Jawab Jika Pembukaan Bioskop Bikin Klaster Baru Covid-19

Sedangkan sisanya, kata Kenny, hingga saat ini belum mengajukan untuk operasional.

"Ada yang belum mengajukan," katanya.

Menurut Kenny, untuk pengawasan nantinya bakal ada petugas dari Disbudpar dan petugas dari masing-masing pengelola bioskop yang melakukan monitoring.

"Sebetulnya pengawasan ini tugas semua tidak hanya pemerintah. Partisipasi masyarakat dan disiplin dalam penerapan protokol kesehatan sangatlah dibutuhkan demi kebaikan bersama," ucapnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat merilis bahwa Kota Bandung masuk dalam status zona merah penyebaran covid-19. Namun, Wali Kota Bandung, Oded M Danial mengatakan bahwa angka penyebaran covid-19 di Bandung berada dibawah satu sehingga dikategorikan masih terkendali. 

Evaluasi Lagi

Pengamat kebijakan publik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Prof. Cecep Darmawan menyarankan agar Pemerintah Kota Bandung mengevaluasi kebijakan soal pemberian izin operasional bioskop.

Apalagi, saat ini, Kota Bandung kembali masuk dalam zona merah atau tingkat kewaspadaan tinggi penyebaran virus corona.

"Seharusnya sebelum memberikan izin, Pemkot melakukan evaluasi dulu dari kebijakan sebelumnya. Nah, hasil evaluasi itu nanti dibahas bersama Gugus Tugas Covid-19, kemudian baru memutuskan," ujar Cecep, saat dihubungi, Jumat (9/10/2020).

Dikatakan Cecep, di tengah pandemi seperti ini pemerintah Kota Bandung harusnya lebih fokus pada penanganan dan kesehatan warganya, jangan hanya mementingkan aspek bisnis semata.

"Harus dengan berbagai pertimbangan, bukan hanya bisnis saja, tapi aspek kesehatan. Intinya harus hari-hati, jangan terburu-buru merespons sesuatu tanpa ada evaluasi kebijakan ini," katanya.

Menurutnya, dengan mengevaluasi setiap kebijakan akan terlihat area resiko yang bakal dihadapi ke depannya. Artinya, kata dia, lebih baik melakukan pencegahan dari awal.

"Lebih baik mencegah dulu, daripada nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tapi terlepas dari itu lebih baik evaluasi dulu, sejauh mana trennya sejauh mana kondisinya baru menyatakan boleh atau tidak," Kata Cecep yang juga Sekjen Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara.

Dalam mengevaluasi setiap kebijakan itu, sambung Cecep, Pemerintah harus melibatkan berbagai pihak seperti DPRD dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompda), serta unsur perguruan tinggi, bahkan para tokoh masyarakat.

"Dan evaluasinya harus melibatkan berbagai unsur, bukan hanya pelaku usaha. Sekolah saja sekarang belum dibuka, masih melalui Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)," katanya.