Gatot Nurmantyo Pakai Baret Merah Ziarah ke TMP Kalibata, Didemo Puluhan Pemuda, Bubar Dikejar Massa

TRIBUNCIREBON.COM - Kedatangan Jenderal (purn) Gatot Nurmantyo bersama para veteran ke Taman Makam Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan pada Rabu (30/9/2020) siang diwarnai aksi demonstrasi puluhan pemuda.

Gatot datang mengenakan baret merah dan jaket. 

Pantauan Warta Kota di lokasi, kawasan TMP Kalibata dijaga ketat oleh personel TNI dan kepolisian.

Bahkan, Gatot sempat bersitegang dengan Dandim Jakarta Selatan, Kolonel Inf Ucu Yustia ketika hendak masuk ke area makam.

 Setelah terjadi perdebatan alot, akhirnya rombongan diperbolehkan masuk dengan syarat per kelompok maksimal 30 orang.

Sekitar 20 menit Gatot nyekar ke makam para pahlawan pada momentum yang mereka sebut sebagai aksi mengenang pemberontakan Gerakan 30 Sepember PKI.

Sesaat setelah Jenderal Gatot meninggalkan lokasi, gerombolan pendemo kembali melakukan orasi. Namun, orasi itu menyinggung rombongan massa yang bersama Gatot seperti FKPPI, pengacara, Jawara Bela Umat, Bang Japar, dan organisasi lain.

Mereka pun menuduh peserta unjuk rasa itu sebagai massa bayaran yang datang ke sana hanya untuk memprovokasi.

"Kejar itu bocah-bocah demo bayaran," teriak massa. Sebagian demonstran yang tampak masih berusia remaja langsung lari kocar-kacir.

• 208 Pasien Covid-19 di Kabupaten Cirebon Dinyatakan Sembuh Dalam Sepekan Terakhir

• Rizky Billar Ogah Pacaran Sama Lesti karena Takut Dosa, Gilang Dirga: Tapi Sentuh-sentuh Tangannya

• Kawasan Peruntukan Industri di Indramayu Mulai Dilirik Investor, Kini Tercatat Sudah Ada 18 Industri

Para demonstran segera naik ke mobil dan putar balik. Sementara, anggota TNI dan kepolisian berupaya mencegah.

Nahas bagi sekelompok demonstran yang berada dalam sebuah mikrolet. Mereka tak bisa menghindar.

Akibatnya, mikrolet, beserta remaja pendemo nyaris menjadi amukan. Beruntung, petugas keamanan sigap melerai.

Sementara, para pendemo yang tertinggal lari terbirit-birit.

Didemo juga di Surabaya

Sebelumnya, ratusan orang dari berbagai elemen memblokade Gedung Juang 45 di Jalan Mayjen Sungkono Surabaya, Senin (28/9/2020).

Gedung tersebut akan digunakan sebagai tempat acara Silaturahim Akbar Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jawa Timur.

Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo dan mantan Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin dijadwalkan hadir dalam acara itu.

Pantauan Kompas.com, selain dipenuhi massa, sejumlah polisi terlihat berjaga di pintu gerbang Gedung Juang 45. Sebuah mobil pengurai massa milik polisi juga parkir di sekitar Gedung Juang.

Hingga pukul 11.00 WIB, massa masih berkumpul di depan Gedung Juang 45. Beberapa orang bergantian berorasi menolak acara KAMI di sebuah mobil komando.

Akibatnya, acara Silaturahim KAMI Jatim yang sedianya digelar pada pukul 09.00 WIB batal digelar.

Koordinator lapangan salah satu elemen massa Andri Adi Kusumo menuding KAMI sebagai organisasi berbahaya.

Ia juga tak ingin acara yang menghadirkan Gatot Nurmantyo itu menjadi salah satu klaster penularan Covid-19 baru di Surabaya.

Sebab, acara itu berpotensi dihadiri ratusan orang. "Jadi lebih baik dibubarkan saja," kata Andri.

Sementara itu, Kapolsek Sawahan AKP Wisnu Setyawan Kuncoro mengatakan, acara silaturahim itu tak memiliki izin.

"Acara KAMI di Gedung Juang 45 tidak memiliki izin, penyelenggara harusnya juga mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19," kata Wisnu di lokasi.

KAMI dideklarasikan pada Agustus 2020 lalu. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin menjadi salah satu inisiator pembentukan KAMI.   

Selain Din, tokoh lainnya yang ikut dalam koalisi yakni mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo dan Ketua Khittah Nahdlatul Ulama (NU) 1926 Rochmad Wahab.

Hadir saat deklarasi KAMI, Mantan Menteri Kehutanan MS Kaban, mantan Ketua GNPF Bachtiar Nasir, Ketua Front Pembela Islam (FPI) Sobri Lubis, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu, Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun, hingga Rocky Gerung.

KAMI Jatim akhirnya angkat bicara terkait aksi penolakan massa di Gedung Juang 45 Jalan Mayjen Sungkono Surabaya, Senin (28/9/2020). Rencananya, di lokasi tersebut akan digelar acara Silaturahim Akbar mereka.

Agus Mashum Wakil Ketua Komite Eksekutif mengatakan, sebenarnya pihaknya sudah mengajukan izin beberapa waktu lalu. Izin peminjaman juga sudah keluar.

"Namun, malam kami mendadak mendapat pembatalan," kata dia.

Apalagi, para pembicaranya sudah hadir. Di antaranya ada Gatot Nurmantyo dan lainnya.

Namun, lantaran kondisi yang tidak kondusif membuat mereka batal menggelar acara tersebut. Sehingga acara ramah tamah kemudian berlangsung di kawasan Jalan Jambangan. Namun, di sana juga mendapat demo massa yang menolak mereka.

"Itu acara di dalam gedung, menggunakan protokol Covid-19, damai dan tidak menimbulkan persoalan apapun, misalnya kekacauan sosial atau apapun. Lalu yang muncul justru ada massa yang mendemo kami," terangnya.

Sementara itu, Komite Eksekutif KAMI Jatim, Donny Handricahyono mengatakan, di Jalan Jambangan itu merupakan acara internal mereka. Sebab, acara mereka hanya di Gedung Juang 45 seperti pamflet yang sudah beredar.

"(Di Jalan Jambangan) Saya tegaskan itu adalah acara pribadi, privat kalangan sendiri. Bukan acara yang harus kita share ke mana-mana," katanya.

Sebelumnya diberitakan, ratusan orang yang mengatasnamakan 'Surabaya Adalah Kita' menggelar aksi di Gedung Juang 45, Senin (28/9/2020). Mereka menolak adanya deklarasi KAMI yang kabarnya akan digelar ditempat tersebut.

Edi Firmanto, koorlap aksi mengatakan pihaknya menolak deklarasi kelompok tersebut lantaran dianggap hanya akan membuat gaduh.

"Yang pasti kita menolak deklarasi KAMI," kata Edi di lokasi.

Mereka berorasi, menyatakan penolakan. Menurut Edi, jika untuk kepentingan politik bisa menunggu di tahun 2024 mendatang. Tanpa perlu membuat gaduh.

"Surabaya adalah kita siap mengawal dan menjaga Surabaya agar tetap aman, damai dan kondusif dalam bingkai NKRI dan Pancasila," ujarnya.

Manuver Politik

Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo diduga tengah melakukan manuver politik, menyusul pernyataannya terkait pergantian jabatannya sebagai Panglima TNI.

Lewat kanal YouTube Hersubeno Point, Gatot menyatakan bahwa pergantian jabatannya sebagai orang nomor satu di TNI itu berkaitan dengan instruksinya untuk memutar film G30S/PKI.

"Saat saya menjadi Panglima TNI, saya melihat itu semuanya maka saya perintahkan jajaran saya untuk menonton G30S/PKI. Pada saat itu saya punya sahabat dari salah satu partai saya sebut saja PDI menyampaikan, 'Pak Gatot, hentikan itu. Kalau tidak, Pak Gatot akan diganti'," kata Gatot dalam sebuah tayangan YouTube, Rabu (23/9/2020) lalu.

"Saya bilang, 'Terima kasih', tapi justru saya gas karena ini adalah benar-benar berbahaya, dan benar-benar saya diganti," kata Gatot.

Pernyataan Gatot pun disayangkan oleh politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu. Sebagai mantan Panglima TNI, Gatot dinilai kurang elok melontarkan pernyataan tersebut.

Terlebih, inisiator gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) itu turut menyeret nama PDI Perjuangan.

Sebab, menurut Masinton, seharusnya Gatot dapat mencari bukti apakah benar ada manuver PDI Perjuangan di dalam pemberhentiannya.

"Jangan berlakon sebagai playing victim kemudian tuding sana-sini. Sikap seperti itu sejatinya bukan sikap kesatria, itu mentalitas melo (melankolis)," kata Masinton seperti dilansir dari Kompas.TV, Kamis (24/9/2020).

Dibantah Istana

Sementara itu, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian membantah bahwa pergantian Gatot terkait pemutaran film G30S/PKI.

"Kalau untuk itu kan karena memang sudah masa jabatan Pak Gatot sudah selesai dan memang sudah waktunya pergantian rutin pimpinan TNI. Jadi tidak ada hubungannya sama sekali dengan pemutaran G30S," kata Donny saat dihubungi, Rabu (23/9/2020).

Jebolan Akademi Militer tahun 1982 itu diketahui mulai menjabat sebagai Panglima TNI pada 8 Juli 2015. Dua tahun kemudian atau pada 8 Desember 2017, jabatan Gatot digantikan oleh Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

Pergantian Gatot saat itu memang tidak berselang lama setelah ia memerintahkan jajarannya untuk memutar kembali film tersebut.

Saat itu, ia beralasan, agar bangsa Indonesia tidak melupakan sejarah kelam dan mencegah terulangnya kembali masa kelam tersebut.

"Tujuannya adalah bukan untuk mendiskreditkan, tetapi peristiwa tersebut agar diketahui generasi muda, agar kita tidak terprovokasi lagi, terpecah-pecah lagi. Kalau kita tidak ingatkan, dalam kondisi seperti ini, orang tidak tahu bahwa ada gerakan-gerakan yang mengadu domba," kata Gatot usai berziarah di makam Presiden Suharto di Astana Giribangun, pada 19 September 2017 silam.

Namun, jika melihat usianya, seharusnya Gatot baru pensiun pada 13 Maret 2018 atau tiga bulan setelah ia tak lagi menjabat sebagai Panglima. "Jadi saya kira terlalu jauh dan agak kebablasan mengaitkan antara pemutaran film G30S dengan pencopotan beliau," ucap Donny.

Ia menambahkan, setiap pimpinan TNI-Polri terikat masa jabatan sehingga pasti akan dilakukan pergantian. Donny pun mengatakan, pergantian Panglima TNI dari Gatot ke Marsekal Hadi Tjahjanto tidak dilakukan di tengah jalan.

"Semua pimpinan apakah TNI-Polri pasti kan ada masa jabatan dan ketika memang masa itu berakhir kan pasti akan ada pergantian. Kan beliau tidak dicopot di tengah jalan kan? Beliau memang sesuai dengan masa jabatan dan sifatnya rutin," lanjut Donny.

Pilpres 2024

Sementara itu, anggota Komisi I DPR Jazilul Fawaid mengatakan, pengangkatan dan pemberhentian seorang panglima TNI merupakan hak prerogatif presiden.

Saat Gatot hendak diganti, saat itu Presiden telah melayangkan surat ke DPR untuk meminta persetujuan pengangkatan panglima baru.

Presiden pun memberikan sejumlah alasan. Namun, semuanya bersifat normatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. "Sebenarnya yang paling tahu alasannya itu Pak Jokowi," ucapnya dalam diskusi daring bertajuk 'Mantan Panglima, Maumu Apa?', Minggu (27/9/2020).

Kendati demikian politikus PKB itu menduga bahwa Gatot tengah melakukan manuver politik lewat pernyataannya.

Manuver itu diduga berkaitan erat dengan rencananya pada Pilpres 2024 mendatang.

"Pernyataan Pak Gatot itu menjadi rame justru bukan karena pernyataannya, karena ada makna explicit-nya, kalau saya diganti gara-gara pemutaran film G30S/PKI, maka presiden itu tidak suka kebijakan saya terkait pemutaran film," ujarnya.

"Saya juga husnudzon bahwa Pak Gatot ini juga pengen jadi presiden, nggak ada masalah, karena beliau kan mantan panglima," imbuh Jazilul.

Namun, Wakil Ketua MPR itu mengingatkan, peristiwa G30S/PKI merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah yang tak boleh dilupakan. Tujuannya, agar peristiwa serupa tidak terjadi atas nama aliran apapun pada masa yang akan datang.

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Breaking News: Ricuh Kedatangan Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo ke TMP Kalibata.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ricuh Kedatangan Gatot Nurmantyo di TMP Kalibata, Pengunjuk Rasa dan Peziarah Bentrok", Klik untuk baca: https://megapolitan.kompas.com/read/2020/09/30/18202361/ricuh-kedatangan-gatot-nurmantyo-di-tmp-kalibata-pengunjuk-rasa-dan.

Editor : Sabrina Asril

Download aplikasi Kompas.com untuk akses berita lebih mudah dan cepat:
Android: https://bit.ly/3g85pkA
iOS: https://apple.co/3hXWJ0L