Breaking News:

Warga Purwakarta Boleh Gelar Resepsi di Gedung yang Diizinkan, Langgar Persyaratan Kena Sanksi

Jika batas itu dilanggar, kata Anne, pemerintah bakal memberikan sanksi berupa pencabutan izin pelaksanaan resepsi di tempat tersebut.

TribunJabar.id/Hilman Kamaludin
Ilustrasi - Simulasi akad dan resepsi pernikahan yang digelar Aliansi Penyelenggara Pernikahan Sumedang (APPS) di Asia Plaza, Rabu (24/6/2020). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNCIREBON.COM, PURWAKARTA - Sejumlah pelaku usaha pernikahan di Purwakarta berkumpul dan melakukan simulasi kegiatan resepsi pernikahan di Hotel Harper Purwakarta, Selasa (14/7/2020).

Hadir juga dalam kegiatan ini Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika.

Menurutnya, kegiatan ini merupakan solusi bagi pemerintah untuk membuatkan standar operasional prosedur (SOP) gedung mana saja yang bisa dipakai resepsi pernikahan.

Pasutri Terkonfirmasi Positif Covid-19 di Kabupaten Cirebon Dinyatakan Sembuh

Daftar Harga HP Vivo Bulan Juli 2020, Lengkap dengan Bocoran Harga Vivo X50 Pro dan Vivo X50

Siap-siap, Sejumlah Wilayah di Bandung Akan Padam Listrik, Selasa 14 Juli 2020, Ini Jadwalnya

"Catat, resepsi boleh dilaksanakan di gedung yang sudah kami izinkan. Kalau di rumah tidak boleh ada resepsi tapi hanya akad," kata Anne.

Anne juga menjelaskan untuk kegiatan resepsi pernikahan di gedung tetap ada pembatasan tamu undangan.

Jika batas itu dilanggar, kata Anne, pemerintah bakal memberikan sanksi berupa pencabutan izin pelaksanaan resepsi di tempat tersebut.

Perwakilan gabungan usaha pernikahan Purwakarta (GUPP), Deri Nurendi mengungkapkan mewakili seluruh vendor mulai wedding organizer hingga pelaku musik dan upacara berharap hasil kegiatan simulasi ini bisa dibagikan ke para kliennya bahwa resepsi pernikahan itu mesti di gedung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

"Nanti tamu undangan mulai masuk memakai masker, cuci tangan, hingga saat di lokasi mesti jaga jarak juga tak ada sumbang lagu," katanya.

Selain itu, Deri menyebutkan larangan lainnya ialah sesi foto mendapatkan arahan untuk tak berdekatan. Mereka juga memberikan opsi kepada para calon pengantin yang hendak memakai jasa mereka dari sisi makanan, salahsatunya berupa nasi box atau cathering.

"Batasan tamu undangan akan dikaji lagi bersama pemkab, sebab kapasitas setiap gedung berbeda-beda, yang jelas pembatasannya itu sekitar 50 persen," ujarnya seraya berharap simulasi ini diterima positif oleh Pemda Purwakarta. (*)

Editor: Machmud Mubarok
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved