SPP Tertunggak 8 Bulan, Reza Tak Bisa Ambil Ijazah di SMAN 18 Garut, Ini Kata Pihak Sekolah

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Firman Wijaksana

TRIBUNCIREBON.COM, GARUT -  Sudah delapan bulan, Oyi Supriatna (52), tak bisa bekerja karena pandangannya sudah kabur. Akibatnya, Oyi tak bisa mengais rezki untuk membayar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) anaknya.

Selama delapan bulan, anaknya Reza Subagja (18) menunggak spp ke sekolahnya di SMAN 18 Garut. Ujungnya, Reza yang sudah lulus tahun ini disebut Oyi tak bisa mengambil ijazah kelulusan.

Alasannya, ada uang SPP yang belum dibayarkan. Termasuk uang buku dan perpisahan dengan total Rp 2 juta.

"Saya hampir pinjam ke rentenir karena ingin ambil bukti kelulusan anak saya. Tapi saya berpikir lagi dari mana uang untuk bayar ke rentenir," ujar Oyi saat ditemui di teras rumah adiknya di Kampung Cireundeu Sipah, Desa Godog, Kecamatan Karangpawitan.

Oyi juga sempat akan menjual warisan milik istrinya berupa sebidang kebun untuk menebus ijazah anaknya. Namun hal itu juga urung dilakukan. Pasalnya kebun itu jadi harta satu-satunya yang dimiliki.

"Istri cuma kerja ngobras. Saya sudah tidak bisa kerja karena sudah kabur penglihatan. Makan sehari-hari saja seadanya," ucapnya.

Saat ditemui di rumahnya, istrinya Dede Sumarni dan anaknya sedang tak ada di rumah. Keduanya bersama Badan Perwakilan Desa (BPD) Godog sedang pergi ke sekolah untuk mencoba mengambil ijazah.

Rencananya, jika ijazah bisa diambil, Reza akan mengikuti program untuk bekerja di Jepang. Hanya saja rencana itu belum bisa dilakukan karena ijazah Reza masih tertahan di sekolah.

Sejak lima tahun lalu, Oyi mengalami sakit diabetes. Saat pertama kali sakit, Oyi masih bisa bekerja. Namun sejak delapan bulan lalu, penyakit tersebut rupanya menjadikan pandangannya berkurang. Oyi pun hanya bisa diam di rumah dan tak banyak melakukan aktivitas.

"Sejak saat itu (delapan bulan lalu) saya sudah tidak bisa dapat uang. Termasuk bayar SPP anak saya," kata Oyi yang berprofesi sebagai petani.

Oyi sudah berusaha maksimal untuk bisa melunasi biaya SPP anaknya. Apalagi Reza merupakan sosok yang semangat dalam belajar. Meski di tengah keterbatasan ekonomi keluarga.

Tak jarang, Reza harus berjalan kaki pulang pergi dari rumah ke sekolah. Jarak dari rumah Reza ke sekolah juga tak bisa dibilang dekat. Jaraknya sekitar lima kilometer. Dengan kontur menanjak saat pulang dari sekolah ke rumah.

"Paling saya kasih uang jajan seribu atau dua ribu. Dia juga enggak pernah ngeluh. Kadang saya nangi lihat kegigihan anak saya yang semangat belajar," ujarnya.

• DAFTAR Lengkap Harga Sepeda Urban Merek Pasific Juli 2020, Mulai Rp 3,2 Juta Hingga Rp 35 Juta

• Daftar Harga Sepeda Lipat 2020, Mulai dari Rp 1 Jutaan, Sepeda Lipat United, Element Hingga Polygon

• INI Penyebab Suhu di Bandung Lebih Dingin dari Biasanya, Bukan Akibat Aphelion, Begini Kata Ahli

Dede Sumarni, ibu dari Reza sudah berusaha mengambil ijazah anaknya ke sekolah. Ia sudah menerima arahan dari komite sekolah untuk membuat surat keterangan tidak mampu (SKTM) dan surat dokter tentang kondisi ayah Reza.

Namun upaya itu tetap tak membuahkan hasil. Pihak sekolah menyebut harus tetap menyelesaikan administrasi yang jadi tunggakan Reza. Ia harus tetap membayar setengah dari jumlah tunggakan ke sekolah.

"Besok disuruh ke sekolah lagi. Pihak sekolah minta bawa sebagiannya (bayar setengah dari tunggakan)," ujar Dede.

Ia berharap pihak sekolah bisa memberikan keringanan atau membebaskan uang tunggakan sekolah. Bukti kelulusan anaknya pun bisa segera dibawa.

Membantah

Kepala SMAN 18 Garut, Sofyan Hidayat membantah jika pihaknya menahan ijazah salah seorang siswanya karena belum membayar iuran SPP. Ia menyebut, sekolah mempunyai kebijakan agar semua kebutuhan siswa yang lulus tahun ini diberikan.

"Jangankan Rp 2 juta, yang (nunggak) Rp 10 juta saja diberikan. Sepertinya orang tuanya salah paham. Padahal tadi pagi kan ada rapat dengan wali kelas," ujar Sofyan saat dihubungi.

Terkait keluhan orang tua yang harus tetap membayar setengahnya untuk mengambil ijazah, Sofyan menyebut hal itu karena kesalahpahaman. Apapun yang terjadi, ijazah bagi siswa yang lulus harus tetap diberikan.

"Yang Rp 10 juta saja diberikan, banyak saksinya. Sama ada bukti penerimaan STTB (surat tanda tamat belajar) di sini. Tadi pagi rapat dengan wali kelas, saya sampaikan apapun yang terjadi berikan STTB," katanya.

Sofyan menduga orang tua siswa tersebut salah paham. Padahal sekolah sudah memberi keringanan. Apalagi di masa pandemi Covid-19.

"Hari ini sudah 90 persen bisa diambil (STTB). Kecuali yang anak atau orang tuanya tidak datang ke sekolah. Ke yang bersangkutan silakan ke sekolah, silakan dibawa. (Tunggakan) 8 bulan itu hanya Rp 1,6 juta. Buat apa di sekolah juga bahaya," ujarnya.

Tak hanya STTB yang bisa dibawa. Sofyan menyebut ada delapan item hak siswa yang lulus bisa langsung dibawa. Pihaknya berkomitmen tak mempersulit terutama di masa saat ini dengan adanya pandemi.

"Silakan ke sekolah bawa STTBnya. Tidak usah dibayar. Kami komitmen seperti itu, apalagi tahun ini dalam kondisi covid dokumen bisa dibawa.

Mengenai adanya uang perpisahan, Sofyan menambahkan tak perlu dibayarkan. Pasalnya pelaksanaan perpisahan juga tak jadi dilakukan.

Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah XI Jawa Barat, Asep Sudarsono, menyebut sekolah mempunyai kebijakan bagi siswa yang tak mampu untuk bisa mengambil ijazah. Syaratnya dengan membuat pernyataan dan mengajukan ke sekolah.

"Pernyataan itu sebagai pertanggungjawaban pihak sekolah, khawatir nanti orang tua siswa yang lain mempertanyakan. Pasti ada keringanan," ucap Asep.

Terkait harus dibayarkannya uang perpisahan, Asep juga menyebut hal itu tak diperlukan. Jangankan perpisahan, Ujian Nasional saja tak jadi dilaksanakan.

"Silakan ke sekolah saja. Kepala sekolahnya sudah saya perintahkan untuk menolong yang kesusahan," katanya. (firman wijaksana)