Pemuda Pancasila Majalengka Tolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNCIREBON.COM, MAJALENGKA- Pimpinan Ormas Pemuda Pancasila Kabupaten Majalengka menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang diusulkan DPR.

Hal itu ditegaskan Ketua MPC Pemuda Pancasila Majalengka, Enther Nizar usai menggelar pertemuan dengan sejumlah elemen pemuda Kabupaten Majalengka, Selasa (30/6/2020).

Menurut Enther, Pancasila selama ini sudah terbukti menjadi alat pemersatu bangsa, sehingga tidak perlu diotak-atik lagi.

• Di Penghujung Bulan Juni Pasien Positif Covid-19 di Ciamis Bertambah Dua Orang

Dari awal berdirinya bangsa ini, kata dia, Pancasila sudah menjadi dasar negara.

"Pancasila sebagai dasar negara tidak bisa di ganggu gugat,” ujar Enther kepada Tribuncirebon.com, Selasa (30/6/2020).

Berdasarkan petunjuk dari Majelis Pimpinan Nasional (MPN) dan Wilayah, pembahasan RUU HIP harus ditolak untuk diteruskan.

Apalagi TAP MPRS Nomor 25 tahun 1966 hingga kini belum dicabut.

• Positif Corona Bertambah, Kapolres Kuningan Tak Segan Tutup Tempat Hiburan yang Tak Patuhi Protokol

• BREAKING NEWS: Kasus Positif Covid-19 di Kuningan Bertambah 9, Muncul Opsi Penerapan PSBM

Sehingga, pemerintah melarang semua hal berbau komunisme.

"Karena itu bagi MPC Pemuda Pancasila beserta seluruh jajaran menyatakan sikap menolak pembahasan RUU HIP,” ucapnya.

Tak hanya Pemuda Pancasila, semua elemen bangsa, jelas Enther, sangat meyakini bahwasanya Pancasila selama ini telah terbukti menjadi alat pemersatu bangsa.

Sehingga, tidak ada alasan untuk mengutak-atik, karena justru berpotensi melahirkan kembali ajaran komunisme.

• Pemilik Rumah di Indramayu Nangis Histeris, Pulang Cari Sarapan, Rumahnya Malah Hangus Terbakar

“Pemerintah dan DPR RI segera mencabut RUU HIP. Akan lebih baik bila energi bangsa ini dipergunakan untuk menyelesaikan segala permasalahan bangsa yang lebih urgen, seperti wabah Covid-19 yang saat ini perlu perhatian dari semua eleman bangsa,” jelas dia.

Oleh karena itu, Pemuda Pancasila mendesak agar pemerintah dapat lebih konsisten dan berhati-hati dalam menjaga dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam segala kebijakan.

Sehingga, terhindar dari pengaruh paham komunisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.