Anak-anak Tenaga Medis di Jabar yang Merawat Pasien Covid-19 Diprioritaskan Masuk Sekolah Negeri

Hal tersebut pun dibenarkan oleh Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya.

Dirinya mengatakan anggaran untuk penggratisan iuran bulanan tersebut akan direalisasikan di awal tahun ajaran ini karena tidak termasuk dalam anggaran yang dialihfokuskan untuk penanganan Covid-19, seperti sejumlah anggaran lainnnya.

"Itu sudah menjadi keputusan di APBD 2020, untuk SMA, SMK, SLB negeri yang ada di wilayah kewenangan Pemprov Jabar. Dan ini anggarannya tidak diganggu, tidak dialihkan, tidak dipotong untuk program realokasi Covid-19 dan sebagainya. Karena ini program prioritas Gubernur dan dewan mendukung itu," katanya.

Abdul Hadi mengatakan penganggaran tersebut baru untuk enam bulan atau satu semester tahun ini berhubung penganggarannya disesuaikan dengan tahun anggaran APBD 2020.

"Itu ada iuran pendidikan bulanan yang digratiskan selama enam bulan. Waktunya mulai Juli sampai Desember 2020. Anggaran APBD termin waktunya kan Januari sampai Desember, bararti karena ini tahun ajaran mulainya Juli ya berarti kita baru mulai Juli," katanya.

Abdul Hadi mengatakan akan terus memantau perkembangan dan kondisi keuangan pemerintah untuk merencanakan penggratisan iuran serupa untuk tahun depan.

Jika memungkinkan, hal serupa akan ditetapkan dalam APBD 2021.

• 6 Cara Ampuh Basmi Tikus dan Curut dalam Rumah, Ternyata Bahan-bahan Alami Ini Efektif Usir Tikus

• Inilah Bacaan Sholawat Nariyah dalam Bahasa Arab dan Latin, Serta 4 Manfaat Bersholawat

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dewi Sartika mengatakan penggratisan iuran bulanan untuk para pelajar di 835 SMA/SMK/SLB negeri merupakan terobosan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan aksesibilitas dan kesempatan belajar masyarakat.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Angka Partisipasi Kasar (APK) Jawa Barat yang menjadi tolok ukur aksesibilitas pendidikan masih berada di angka 83,81 persen pada 2018.

Artinya, masih ada anak di Jawa Barat belum mendapatkan akses pendidikan.

“Ada 759.128 peserta didik di 835 SMA/SMK/SLB Negeri di Jabar. Dan pada Tahun Ajaran (TA) 2020, bebas iuran bulanan. Anggaran untuk setiap siswa per tahunnya berada di kisaran Rp 1,4 juta sampai Rp 1,9 juta, yang akan dilaksanakan pada Juli 2020,” kata Dewi.

Selain program tersebut, Dewi mengatakan Provinsi Jawa Barat memberikan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) kepada 4.146 SMA/SMK/SLB swasta dan 1.198 Madrasah Aliyah (MA).

Menurut Dewi, BPMU sudah berjalan untuk meringankan biaya operasional sekolah swasta dan MA.

“Jumlah siswa SMA/SMK/SLB swasta yang mendapat bantuan 1.076.298 siswa. Sedangkan, siswa MA berjumlah 226.069 orang. Besaran dana bantuan setiap siswa per tahunnya pada 2020 adalah Rp 550 ribu. Besaran itu meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp 500 ribu per siswa per tahun,” ucapnya.

• Klaim Token Listrik Grtais Bulan Juni, Segera WhatsApp ke 08122123123 atau Login di www.pln.co.id

• Hari Ini Pendaftaran IPDN 2020 Secara Online Resmi Dibuka, Berikut Link dan Syarat Pendaftarannya

Sebelum dua program itu disetujui DPRD Jabar, Rabu (27/11/2019), kata Dewi, Disdik Jabar pun menjamin akses pendidikan siswa Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM) yang tidak diterima pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019, tetapi bersekolah di SMA/SMK swasta.