Imbas Covid-19, Ketua DPRD Majalengka Sebut Tenaga Medis Keluhkan Langkanya APD

DPRD Majalengka sering mendapatkan keluhan terkait langkanya Alat Pelindung Diri (APD) dalam menangani pasien virus corona

Tribuncirebon.com/Eki Yulianto
Ketua DPRD Majalengka, Edy Anas Djunaedi 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNCIREBON.COM, MAJALEGKA- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Majalengka sering mendapatkan keluhan terkait langkanya Alat Pelindung Diri (APD) dalam menangani pasien virus corona atau Covid-19.

Tak hanya dari dua rumah sakit di Majalengka, keluhan itu datang dari puskesmas dan para tenaga medis yang secara langsung menangani penahanan virus tersebut.

Cegah Virus Corona, Pelunasan Biaya Ibadah Haji Hanya Bisa Melalui Non Teller Sampai 21 April

Ketua DPRD Majalengka, Edy Anas Djunaedi mengatakan dirinya secara pribadi maupun fraksi ingin membantu para tenaga medis dalam pengadaan APD yang kini dibutuhkan.

Namun, sulitnya mencari barang tersebut menjadi faktor penghambat dalam membantu pengadaan APD.

"Kami juga mendapat keluhan dari rumah sakit, puskesmas, dan tenaga medis tentang kelangkaan APD. Anggota DPRD baik secara pribadi maupun fraksi ingin membantu, tapi sekarang barangnya memang sulit didapat," ujar Edy Anas Djunaed, Rabu (1/4/2020).

Cegah Virus Corona, Pelunasan Biaya Ibadah Haji Hanya Bisa Melalui Non Teller Sampai 21 April

Edy Anas Djunaed pun meminta, selain segera mencarikan solusi terkait kelangkaan APD, juga menyiapkan penanganan secara ekonomi ketika kondisi terburuk terjadi.

Seperti yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang menyiapkan anggaran Rp 500 ribu untuk warga yang terdampak virus corona.

"Namun, kami tetap mengingatkan agar nantinya Pemkab jangan sampai salah sasaran menyalurkan bantuan gubernur atau bantuan yang telah diadakan sendiri," ucapnya.

Perantau Asal Kuningan yang Pulang Kampung Tak Otomatis Jadi OPD, Ini Alasannya

Masih dikatakan dia, sebagai wakil rakyat, dirinya juga mendorong pemerintah menganggarkan penanganan Covid-19 sesuai kebutuhan preventif dan kuratif.

Termasuk, menganggarkan dana jaring pengaman sosjak untuk mengantisipasi kondisi terburuk.

"Kami apresiasi imbauan Bupati agar perantau tidak dulu pulang kampung, meskipun banyak yang memaksa pulang. Yang harus dicermati adalah ekonomi mereka dan para pekerja harian harus diperhatikan. Intinya imbas ekonomi dan sosial harus diperhatikan," kata Edy.

Penulis: Eki Yulianto
Editor: Mutiara Suci Erlanti
Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved