Mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy Divonis 2 Tahun Penjara, KPK Pertimbangkan Banding
Ali menuturkan, salah satu hal yang akan dikaji adalah tidak dikabulkannya tuntutan KPK agar hak politik Romi dicabut.
lihat foto
Haris saat itu mendaftar seleksi sebagai Kakanwil Kemenag Jawa Timur namun terkendala karena pernah terkena sanksi disiplin kepegawaian.
Sementara, Muafaq ingin mendapatkan promosi jabatan sebagai Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik.
Romy dianggap hakim terbukti melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Serta melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
• Rizky Febian Ditanya Wartawan Soal Hasil Autopsi Lina, Reaksi Anak Sule Langsung Seperti Ini
• ADU Cantik Foto Rambut Acak-acakan Bangun Tidur, Via Vallen Vs Nella Kharisma, Siapa Lebih Cantik?
Akan Diskusi dengan Keluarga
Mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Romy menyatakan akan berdiskusi dengan keluarga atas vonis dua tahun penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (20/1/2020).
Ia juga dijatuhi denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan. Romy divonis selaku terdakwa kasus dugaan suap terkait seleksi jabatan di Kementerian Agama Jawa Timur.
"Sudah saya sampaikan di hadapan majelis hakim bahwa saya masih akan mendiskusikan dengan keluarga. Jadi ini waktu saya untuk mendiskusikan dengan keluarga dulu," kata Romy seusai persidangan.
Di sisi lain, penasihat hukum Romy, Maqdir Ismail menghormati berbagai pertimbangan dan putusan hakim tersebut.
"Sementara, kami mau coba membaca dan mempertimbangkan secara baik putusan ini. Tentu sikap kami akan kami tentukan dalam waktu satu pekan," kata Maqdir.
Menurut Maqdir, sesuai nota pembelaan yang dibacakan Romy dan tim penasihat hukum, Romy seharusnya diharapkan bisa bebas.
"Tetapi hakim ternyata berpendapat lain, ya, kami harus terima kenyataan ini," kata dia.
Terkait pandangan hakim yang memandang pencabutan hak politik terhadap Romy tidak perlu, Maqdir menganggap hal itu wajar.
"Karena kan memang ini tidak ada urusannya dengan kegiatan politik yang dilakukan oleh Romy," kata dia.
Pertimbangkan Banding
Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) mempertimbangkan upaya banding atas vonis dua tahun penjara terhadap mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan.
