Kunker Anggota DPR RI ke Indramayu
Utang Perum Bulog Membekak Hingga Rp 28 Triliun, DPR: Harus Ada Upaya Penyelamatan
Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mengatakan, perlu adanya upaya penyelamatan perusahaan plat merah di bidang pangan itu.
Penulis: Handhika Rahman | Editor: Mumu Mujahidin
Pembuangan ribuan beras itu dikarenakan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mengalami perubahan kualitas atau mutu dan tidak laku dijual.
Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron mengatakan, fenomena beras disposal ini tidak terlepas dari terlalu lamanya beras yang disimpan di gudang akibat penyaluran CBP tersendat.
"Ada kasus 20.000 ton disposal, ini akan terjadi lagi nanti kedepan, mungkin akan bertambah jumlahnya," ujar dia kepada Tribuncirebon.com saat mengecek persediaan beras di Gudang Bulog Pekandangan Jalan Soekarno-Hatta Indramayu, Minggu (5/1/2020).
• BREAKING NEWS Anggota DPR RI Kunker ke Gudang Bulog Pekandangan Indramayu, Beras Numpuk di Gudang
• KISAH Armanah Ibu Tunanetra Lolos Dari Longsor, Digendong Anak 3 Jam Hingga Tercebur Lumpur
• Pernyataan Prabowo dan Menlu Retno Marsudi Terkait Polemik Laut Natuna, Tolak Kleim Sepihak China
Menurut Herman Khaeron, tersendatnya penyaluran beras merupakan dampak dari hadirnya program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang mengantikan program beras sejahtera (Rastra) atau program beras bagi warga miskin (Raskin).
Herman Khaeron menjelaskan, Perum Bulog diminta menyerap beras dari petani dalam skala besar sebagai bentuk tugas dan kewajiban.
Namun, di sisi lain dalam program BPNT itu justru tidak sepenuhnya beras yang disalurkan memakai beras Bulog, tidak seperti pada saat program Rastra/Raskin dahulu.
Terlebih sekarang ini banyak e-warung yang menjadi outlet Perum Bulog juga dipasok beras oleh pihak swasta.

Atau dengan kata lain, ada perbandingan yang timpang antara pemasukan dan pengeluaran beras Bulog, sehingga menyebabkan beras-beras itu menumpuk dan Bulog kehilangan outlet-outlet penyaluran beras.
Dalam hal ini, Herman Khaeron akan mendorong pemerintah pusat untuk mengembalikan lagi secara sepenuhnya eksekutor atau pelaksana program BPNT kepada Perum Bulog.
Sedangkan untuk kebijakan regulasinya, seperti penetapan keluarga penerima manfaat (KPM), jenis-jenis pangan, dan lain-lain,dapat diatur oleh Kemensos.
"Maka saya katakan, sangat mudah menyelesaikan permasalahan Bulog, sudah saja tinggal eksekutor BPNTnya itu dipindahkan kepada Bulog," ujarnya.
"Secara normatif saya sudah menyampaikan kepada kementerian terkait pemindahan BPNT ke Bulog, tapi belum ada rapat secara khusus," sambung Herman Khaeron.
• MotoGP: Jadwal Lengkap MotoGP 2020, Marquez Siapkan Kejutan Bersama Tim Honda di Musim Depan
• TEGA, Disiksa Orangtua dan Pembantunya Bocah 7 Tahun di Tapanuli Utara Ini Kabur Ke Dalam Hutan
• Ibu Rumah Tangga di Sumbawa Diduga Menjadi Korban Mutilasi, Potongan Tubuh Ditemukan di Dalam Kulkas
Sementara itu, Kepala Perum Bulog Cabang Indramayu, Safaruddin mengatakan, sekarang ini stok CBP di delapan gudang penyimpanan Bulog Cabang Indramayu ada sebanyak 53 ribu ton beras.
Adapun usia beras terlama, yakni sejak April 2018 lalu atau usianya hampir mencapai dua tahun lamanya tersimpan di gudang.
"Meski kita sudah maksimal melakukan perawatan tapi tetap saja lama-lama beras akan turun mutu, seperti debu, menjadi bubuk karena hama, ini yang kita khawatirkan," ujarnya.