Lantik Praja IPDN di Jatinangor, Mendagri Tito Karnavian Soroti Budaya Kekerasan Masih Terjadi

Laporan Wartawan Tribun, Seli Andina Miranti

TRIBUNCIREBON.COM, SUMEDANG -Sebanyak 1.608 calon praja dari berbagai daerah di Indonesia dilantik menjadi praja IPDN di Lapangan Kampus IPDN Jatinangor, Kamis (31/10/2019). 

 Pelantikan ke-1608 calon praja tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang baru, Tito Karnavian.

 Di hadapan Mendagri, para calon praja yang berpakaian seragam putih itu tampak berbaris rapi. 

Dalam amanatnya, Tito Karnavian menyoroti perihal kekerasan yang kerap kali terjadi di institusi kemiliteran maupun semi militer.

Mendagri baru tersebut menyebut, ada nilai-nilai militer yang baik untuk diterapkan, namun ada pula yang harus ditinggalkan, seperti overmiliter.

"Jangan kemudian menjadi over. Saya beberapa kali melihat peristiwa senior junior pukul memukul masih terjadi. Itu tidak boleh terjadi," ujar Tito Karnavian.

• Tak Tahan Ditinggal Suami Merantau, Ribuan Wanita di Daerah Ini Pilih Bercerai dan Jadi Janda

• Vanessa Angel Nangis dan Ngambek Gara-gara Cek 80 Juta dari Eko Patrio: Udah Ah Males Mainnya

Tito Karnavian mengaku, selama di kepolisian, sudah mengeluarkan lebih dari 10 orang akibat melakukan kekerasan, bahkan beberapa di antaranya dipidana.

"Saya juga sekolah di berbagai sekolah kepolisian, di Amerika Serikat, di Inggris, di Singapura, di Australia, tidak ada budaya kekerasan. Hanya di sini," ujarnya. 

Dalam kesempatan ini, Tito juga mengingatkan tantangan pemerintah ke depan akan lebih kompleks. Khususnya dalam menghadapi fenomena globalisasi dan fenomena demokratisasi.

Sehingga, kata Tito, para praja Muda IPDN ini harus menjadi aparatur pemerintahan yang memiliki wawasan luas, sekaligus memiliki moralitas yang baik.

"Dalam menghadapi tantangan ke depan yang kompleks ini, saya minta kepada muda praja ini untuk menjadi aparatur yang memiliki wawasan luas sekaligus moralitas yang baik. Mampu merubah mindset aparatur negara, dari aparatur pemerintah menjadi abdi negara, ini tidak mudah," sebut Tito.

Tito menambahkan, penyelenggara pemerintahan ke depan juga dituntut untuk fokus pada peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), infrastruktur, mempermudah regulasi, menyederhanakan birokrasi melalui reformasi birokrasi.

"Yang tidak kalah penting adalah transformasi ekonomi, integritas luhur melayani masyarakat dengan setulus hati," kata Tito. 

Ke Papua

Setelah dilantik menjadi Mendagri oleh Presiden Joko Widodo, Tito Karnavian langsung melakukan kunjungan kerja ke Papua.  Mendagri Tito Karnavian mengatakan banyak permintaan pemekaran wilayah yang diajukan kepadanya.

"Pemekaran wilayah itu cukup banyak. Ada 183 yang meminta pemekaran wilayah. Anggaran kita kan terbatas maka dilakukan moratorium," ujar Tito, Rabu (30/10/2019) di komplek Istana Kepresidenan Jakarta.

Aspirasi teranyar datang saat Tito mendampingi Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja selama tiga hari di Provinsi Papua dan Papua Barat.

"Kemarin waktu kunjungan ke Papua, kita melihat aspirasi masyarakat. ‎Diantaranya disiskusikan aspirasi pemekaran Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan Tengah," ujar Tito.

Tito sependapat dengan pemekaran wilayah di Papua, menurutnya ini akan berdampak pada percepatan pembangunan sekaligus menjaga situasi keamanan di Bumi Cenderawasih.

Dia menjamin wilayah lain tidak akan cemburu dengan keputusan pemerintah yang merestui pemekaran di Papua karena sudah diperhitungkan dengan faktor situasional dan berdasarkan data intelijen.

"Ini kan situasional. Kita kan dasarnya data intelijen. Kemudian data-data lapangan kita ada. Situasi nasional," singkat Tito.

Semantara ini, diungkap Tito, wilayah pemekaran yang sudah bulat ialah Papua Selatan dimana Gubernur Papua Lukas Enembe juga sudah menyetujui.

Dalam pembicaraan disela-sela kunjungan kerja, nantinya Papua Selatan itu meliputi Merauke, Asmat, Mappi, Boven Digoel.

husus Kabupaten Merauke, akan dimekarkan menjadi dua yaitu kota Merauke dan Kabupaten Merauke.

"Nah yang sudah bulat itu di Papua Selatan, mereka meminta dan Pak Gubernur juga menyetujui. ‎Di Pegunungan Tengah ada aspirasi juga dari Lapago dan Mepago. Tapi kita ada keterbatasan anggaran. Maksimal hanya bisa dua, Papua Selatan yang gubernur dan bupatinya mau. Kemudian pegunungan tengah kita sinkronkan dulu," tuturnya.

Ditanya kira-kira berapa anggaran yang dibutuhkan untuk pemekaran? ‎Tito menjawab belum tahu detailnya, dia meyakini anggarannya cukup besar.

Presiden Jokowi sendiri sudah berkomentar atas usulan pemekaran di Papua. Ketika meresmikan Jembatan Youtefa di Jayapura beberapa hari lalu, awak media sempat meminta tanggapan Jokowi.

"Pemekaran daerah Papua bagaimana pak? ," tanya awak media.

"Saya selalu mendengar aspirasi dari bawah. Aspirasi itu tadi waktu saya di Wamena sudah disampaikan kepada saya. Sehingga dari aspirasi itulah nanti akan kita tindaklanjuti. Toh yang jelas sampai hari ini kita masih moratorium untuk pemekaran. Tapi untuk aspirasi tadi segera saya tindaklanjuti," jawab Jokowi.

Jauh sebelum itu, saat Jokowi meresmikan Satelit Palapa atau Tol Langit di Istana Negara, Senin (14/10/2019), Jokowi langsung menjajal kualitas koneksi internet cepat. Dia melakukan video konference bersama perwakilan kepala daerah.

Di kesempatan ini, Bupati Merauke Frederikus Gebze menyampaikan adanya Palapa Ring membuat komunikasi di Merauke menjadi sangat baik.

Tidak membuang kesempatan, Frederikus menyampaikan ingin ada daerah otonom baru, provinsi Papua Selatan.

"Dengan restu, kami memohon, kami ingin menjadi daerah otonom baru, Provinsi Papua Selatan. Terima Kasih Pak Presiden. Kami di Merauke mengharapkan kehadiran presiden di wilayah timur," ungkap frederikus.

Merespon permintaan Frederikus, Jokowi menjawab urusan pemekaran akan dibahas lebih lanjut. "Urusan pemekaran setelah ini, ini Palapa Ring dulu," kata Jokowi. (*)