PA 212 Desak Prabowo Pulangkan Habib Rizieq dari Arab Saudi, Respons Partai Gerindra Curi Perhatian

TRIBUNCIREBON.COM - Wakil Sekretaris Jenderal Gerindra, Andre Rosiade mengaku paham dengan permintaan PA 212 kepada Prabowo Subianto yang kini menjadi Menteri Pertahanan untuk memulangkan Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab.

//

"Namun perlu dipahami juga bahwa memulangkan Rizieq Shihab bukan tugas dari seorang Menteri Pertahanan," kata Andre Rosiade, kepada wartawan, Kamis,(24/10/2019).

Namun Andre Rosiade yakin aspirasi tersebut pasti akan didengar oleh pemerintah.

Apalagi seperti yang disampaikan pemerintah beberapa waktu lalu Habib Rizieq Shihab sebenarnya sudah bisa pulang.

"Aspirasi-aspirasi tersebut, pasti akan di dengar oleh pemerintah," katanya.

Target PA 212

Sebelumnya, Juru Bicara PA 212 Novel Bamukmin mengaku memahami kondisi Prabowo Subianto sebagai politikus, jika memilih bergabung di pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.

Ia pun memberi target 100 hari kerja kepada Prabowo Subianto, yakni memulangkan imam besar FPI Habib Rizieq Shihab (HRS).

"Namun mungkin kami masih bisa berharap 100 hari ke depan PS (Prabowo Subianto) dan orang-orangnya (yang) bekerja, bisa menghasilkan apa yang kami perjuangkan."

"Agar ulama kami (yang ditangkap) semua di SP3, juga HRS bisa kembali."

"Serta usut hilangnya nyawa para mujahid politik dari pemilu sampai demo mahasiswa dan pelajar kemarin," ujar Novel, Senin (21/10/2019).

Tak bisa keluar Arab Saudi

Sebelumnya, Ketua HRS Center Abdul Choir Ramadhan mengungkap alasan Habib Rizieq Shihab tidak bisa keluar dari Arab Saudi dan pulang ke Indonesia.

Alasannya, kata dia, karena yang bersangkutan memang diinginkan tetap berada di sana.

Ia menyebut yang menginginkan hal itu adalah Pemerintah Indonesia.

• Ternyata Ayah dari Mendikbud Nadiem Makarim Orang Penting, Hotman Paris Pernah Jadi Anak Buahnya

Katanya, ada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, sengaja membuat otoritas setempat tidak mengizinkan Habib Rizieq Shihab keluar dari negara tersebut.

Urusan ini, kata Abdul, bukan lagi menyangkut perkara hukum, melainkan sudah memasuki ranah politik.

"HRS tidak bisa keluar di Arab Saudi, padahal tidak ada masalah."

"Ternyata, temuan kita menemukan ada kepentingan tertentu di pemerintahan ini yang menginginkan agar HRS tidak boleh keluar."