2.050 Personel Keamanan Gabungan Kawal Aksi Mahasiswa di Gedung Sate, Jalan Diponegoro Ditutup

Pola pengamanan dibagi dalam tiga ring. Ring satu ialah Gedung Sate, Ring dua wilayah Gedung Sate dan DPRD Provinsi Jabar, dan Ring tiga dari Gedung

2.050 Personel Keamanan Gabungan Kawal Aksi Mahasiswa di Gedung Sate, Jalan Diponegoro Ditutup
Tribun Jabar/Daniel Andreand Damanik
Kondisi di depan Gedung Sate sebelum kedatangan massa mahasiswa yang berdemo soal penolakan Revisi UU KPK dan RUU KUHP, Senin (30/9/2019). 

Laporan Wartawan Tribun, Daniel Andreand Damanik

TRIBUNCIREBON.COM, BANDUNG - Massa dari kalangan mahasiswa di depan Gedung Sate Jl Diponegoro Bandung sudah mulai berdatangan dan ada beberapa kelompok yang sudah memulai orasinya, Senin (30/9/2019).

Pengamanan tersebut melibatkan personel pengamanan sebanyak 2.050 anggota gabungan. Personel gabungan terdiri dari 300 TNI, 1.236 dari Polda Jabar, 474 dari Polrestabes Bandung,,dan 40 dari instansi lainnya.

Pola pengamanan dibagi dalam tiga ring. Ring satu ialah Gedung Sate, Ring dua wilayah Gedung Sate dan DPRD Provinsi Jabar, dan Ring tiga dari Gedung Sate dan DPRD Provinsi Jabar.

Pukul 13.10 WIB, pihak Kepolisian telah menutup sebagian Jl Diponegoro tepatnya di depan Gedung Sate. Pasalnya, sejumlah massa mahasiswa sudah memadati Jl Diponegoro (Gedung Sate) secara bertahap.

Di depan Gedung Sate, sejumlah perlengkapan untuk pengamanan dan pengendali massa sudah disiapkan seperti kendaraan Water Canon, tameng dan alat perlindungan lainnya. 

Seperti diberitakan, polisi akan melakukan penyekatan di sejumlah jalan menuju Gedung Sate untuk mengantisipasi pelajar berunjuk rasa. Antisipasi itu dilakukan menyusul beredarnya seruan berunjuk rasa di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (30/9). Seruan itu ditemukan di media sosial Instagram, Minggu (29/9).

"Kami akan melakukan yang sifatnya pencegahan, bukan represif. Selamatkan anak-anak yang berangkat ke Gedung Sate untuk dikembalikan ke sekolah atau rumah masing-masing. Kami juga berharap KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) turut serta mencegah anak-anak terlibat bentrok," kata Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko, kemarin.

Kehadiran pelajar saat berunjuk rasa, kata Trunoyodo, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

“Pasal 15 huruf a menyebutkan, setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik," kata Trunoyudo.

Halaman
1234
Editor: Machmud Mubarok
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved