TAG
Daerah Otonomi Baru
-
Kementerian Dalam Negeri menerima 337 usulan Daerah Otonomi Baru (DOP). Usulan itu berbentuk pemekaran wilayah yang tersebar di 36 provinsi se-Indones
Jumat, 10 Januari 2025
-
Kementerian Dalam Negeri menerima 337 usulan Daerah Otonomi Baru (DOP). Usulan itu berbentuk pemekaran wilayah yang tersebar di 36 provinsi se-Indones
Kamis, 9 Januari 2025
-
Kementerian Dalam Negeri menerima 337 usulan Daerah Otonomi Baru (DOP). Usulan itu berbentuk pemekaran wilayah yang tersebar di 36 provinsi se-Indones
Kamis, 9 Januari 2025
-
Kementerian Dalam Negeri menerima 337 usulan Daerah Otonomi Baru (DOP). Usulan itu berbentuk pemekaran wilayah yang tersebar di 36 provinsi se-Indones
Kamis, 9 Januari 2025
-
Kementerian Dalam Negeri menerima 337 usulan Daerah Otonomi Baru (DOP). Usulan itu berbentuk pemekaran wilayah yang tersebar di 36 provinsi se-Indones
Rabu, 8 Januari 2025
-
Kementerian Dalam Negeri menerima 337 usulan Daerah Otonomi Baru (DOP). Usulan itu berbentuk pemekaran wilayah yang tersebar di 36 provinsi se-Indones
Rabu, 8 Januari 2025
-
Kementerian Dalam Negeri menerima 337 usulan Daerah Otonomi Baru (DOP). Usulan itu berbentuk pemekaran wilayah yang tersebar di 36 provinsi se-Indones
Rabu, 8 Januari 2025
-
Kementerian Dalam Negeri menerima 337 usulan Daerah Otonomi Baru (DOP). Usulan itu berbentuk pemekaran wilayah yang tersebar di 36 provinsi se-Indones
Selasa, 7 Januari 2025
-
Kementerian Dalam Negeri menerima 337 usulan Daerah Otonomi Baru (DOP). Usulan itu berbentuk pemekaran wilayah yang tersebar di 36 provinsi se-Indones
Selasa, 7 Januari 2025
-
Kementerian Dalam Negeri menerima 337 usulan Daerah Otonomi Baru (DOP). Usulan itu berbentuk pemekaran wilayah yang tersebar di 36 provinsi se-Indones
Selasa, 7 Januari 2025
-
Kementerian Dalam Negeri menerima 337 usulan Daerah Otonomi Baru (DOP). Usulan itu berbentuk pemekaran wilayah yang tersebar di 36 provinsi se-Indones
Senin, 6 Januari 2025
-
Kementerian Dalam Negeri menerima 337 usulan Daerah Otonomi Baru (DOP). Usulan itu berbentuk pemekaran wilayah yang tersebar di 36 provinsi se-Indones
Senin, 6 Januari 2025
-
Kementerian Dalam Negeri menerima 337 usulan Daerah Otonomi Baru (DOP). Usulan itu berbentuk pemekaran wilayah yang tersebar di 36 provinsi se-Indones
Minggu, 5 Januari 2025
-
Kementerian Dalam Negeri menerima 337 usulan Daerah Otonomi Baru (DOP). Usulan itu berbentuk pemekaran wilayah yang tersebar di 36 provinsi se-Indones
Minggu, 5 Januari 2025
-
Komisi II DPR RI menyatakan masih menunggu political will atau kemauan politik Presiden Prabowo Subianto terkait pencabutan moratorium pemekaran daera
Minggu, 5 Januari 2025
-
Kementerian Dalam Negeri menerima 337 usulan Daerah Otonomi Baru (DOP). Usulan itu berbentuk pemekaran wilayah yang tersebar di 36 provinsi se-Indones
Minggu, 5 Januari 2025
-
Komisi II DPR RI menyatakan masih menunggu political will atau kemauan politik Presiden Prabowo Subianto terkait pencabutan moratorium pemekaran daera
Sabtu, 4 Januari 2025
-
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan membahas kelanjutan dari moratorium pembentukan daerah otonomi baru (DOB) atau moratoriu
Sabtu, 4 Januari 2025
-
Komisi II DPR RI menyatakan masih menunggu political will atau kemauan politik Presiden Prabowo Subianto terkait pencabutan moratorium pemekaran daera
Sabtu, 4 Januari 2025
-
Kementerian Dalam Negeri menerima 337 usulan Daerah Otonomi Baru (DOP). Usulan itu berbentuk pemekaran wilayah yang tersebar di 36 provinsi se-Indones
Sabtu, 4 Januari 2025
© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved